NEWS
-
Kemenkeu Pede Setoran Pajak Lainnya Bisa 1.300% dari Target, Kok Bisa?
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meyakini setoran pajak lainnya dalam komponen penerimaan pajak akan bisa melampaui target pada tahun ini, meski komponen lain setoran pajak melorot. Berdasarkan dokumen Prognosis APBN Semester II Tahun 2025, setoran pajak lainnya diramal bisa Rp 109,3 triliun sampai akhir 2025, atau sekitar 1.301,2% dari target awal yang dipatok Rp 7,8 triliun. Meski terbilang […]
-
Tiga Sebab Penerimaan Pajak bakal Meleset Rp 112,4 Triliun dari Target
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memprediksi penerimaan pajak sepanjang 2025 bakal meleset Rp 112,4 triliun dari target awal. Menurut dia hilangnya potensi pajak tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Prediksi tersebut berdasarkan paparan bendahara negara saat rapat kerja dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kamis, 3 Juli 2025 lalu. Sri menyatakan penerimaan perpajakan dari target Rp 2.189,3 […]
-
Aparat Menyigi Kepatuhan Pajak Seller Online
Beleid penunjukkan marketplace sebagai pemungut pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 masih dalam tahap penyusunan. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak memastikan, wajib pajak tidak akan kena pajak berganda. Pasalnya, pemungutan PPh Pasal 22 oleh marketplace akan mempertimbangkan surat pernyataan dari wajib pajak. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Rosmauli mengatakan, pelaku usaha yang memiliki dua […]
-
DJP Sebut Insentif PPh Pasal 21 DTP untuk Pemerataan Manfaat Pajak
Ditjen Pajak (DJP) menyebut pemberian insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) sebagai bentuk pemerataan dari manfaat pajak yang dibayarkan wajib pajak. Insentif PPh Pasal 21 DTP menjadi salah satu stimulus ekonomi yang diluncurkan pemerintah pada tahun ini. Insentif tersebut ditujukan kepada pegawai di sektor padat karya. “Kebijakan ini adalah bentuk keadilan dan pemerataan, sebagai […]
-
Sudah Banyak Perubahan, DJP Cabut Perdirjen Pajak soal PPh Pasal 22
Melalui Peraturan Dirjen Pajak No. PER-8/PJ/2025, Ditjen Pajak (DJP) mencabut PER-57/PJ/2010 s.t.d.t.d PER-31/PJ/2015. PER-57/PJ/2010 s.t.d.t.d PER-31/PJ/2015 sebelumnya mengatur tata cara dan prosedur pemungutan pajak penghasilan pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. “Pada saat PER-11/PJ/2025 mulai berlaku:…PER-57/PJ/2010…; PER-15/PJ/2011…; PER-06/PJ/2013…; PER-31/PJ/2015…, dicabut dan dinyatakan […]
WA only