NEWS
-

Perlu Penyesuaian PTKPAgar Penghasilan Naik
PTKP di Indonesia saat ini sebesar Rp 54 juta per tahun, tak berubah selama 11 tahun. Pemerintah didesak untuk melakukan penyesuaian batasan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) pada tahun depan. Biaya hidup yang terus meningkat dinilai tak sejalan dengan penghasilan yang diterima masyarakat. Terlebih, PTKP di Indonesiatidak mengalami perubahan sejak terakhir kali naik pada tahun […]
-

Tax Ratio Indonesia Diprediksi Stagnan, World Bank Rekomendasikan Ini
World Bank mendorong pemerintah Indonesia untuk segera melakukan reformasi perpajakan dalam rangka meningkatkan penerimaan. Tanpa reformasi perpajakan, defisit anggaran pada 2026 dan 2027 berpotensi melebar. Dalam Indonesia Economic Prospects (IEP) edisi Desember 2025, World Bank memperkirakan defisit anggaran pada 2026 dan 2027 akan mencapai 2,8% dan 2,9% dari PDB, sedangkan tax ratio masing-masing tahun diperkirakan […]
-

Jelang Nataru, Ditjen Pajak Perpanjang Masa Aktif Kode Billing Jadi 14 Hari
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memperpanjang masa aktif kode billing pajak dari semula tujuh hari menjadi 14 hari. Kebijakan ini diambil untuk memberikan kemudahan sekaligus mencegah kegagalan pembayaran pajak akibat kode billing kedaluwarsa. Ketentuan tersebut tertuang dalam Pengumuman Direktur Jenderal Pajak Nomor PENG-4/PJ/2025 tentang Perpanjangan Masa Aktif Kode Billing untuk Mendukung Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan […]
-

Ditjen Pajak Tempuh Langkah Hukum Amankan Penerimaan Akhir Tahun
Realisasi penerimaan pajak masih jauh dari target. Sejumlah upaya dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan demi menutup defisit setoran negara. Hingga akhir Oktober 2025, penerimaan pajak hanya mencapai Rp 1.459,03 triliun, sekitar 66,64% dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang sebesar 2.189,3 triliun. atau setara 70,2% dari outlook sebesar […]
-

Pajak Bisa Pantau Properti WNI Di Luar Negeri
Pertukaran data properti dengan negara-negara OECD ditargetkan mulai berlaku di 2030 Wajib pajak nakal semakin tak bisa berkutik. Kini, otoritas pajak bisa menelusuri aset berupa properti milik wajib pajak RI yang ada di luar negeri. Pasalnya, pemerintah Indonesia telah menyatakan dukungan terhadap Joint Statement 4 Desember 2025 mengenai pertukaran otomatis informasi kepemilikan dan transaksi properti […]
WA only