Mindblown: a blog about philosophy.
-
WP Kena PHK Tapi Masih Ditagih Lapor SPT Tahunan, DJP Jelaskan Ini
Salah satu kewajiban wajib pajak yang status NPWP-nya aktif adalah melaporkan SPT Tahunan. Hal ini juga berlaku bagi wajib pajak karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Perlu diingat, pemenuhan kewajiban perpajakan dilihat dari aktif-tidaknya status NPWP (efektif/non-efektif). Jika status NPWP aktif maka wajib pajak harus tunduk pada kewajiban pelaporan SPT Tahunan. Sebaliknya, jika NPWP […]
-
Ditjen Pajak Optimistis Gerakan Boikot Pajak Tidak Akan Berhasil
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meyakini bahwa gerakan boikot pajak tidak akan berhasil. Hal ini tercermin dari gerakan boikot pajak yang dilakukan pada tahun 2023 tidak mempengaruhi pencapaian target penerimaan pajak. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Masyarakat DJP Kemenkeu, Dwi Astuti mengatakan, meski masyarakat gencar menyuarakan seruan boikot pajak pada tahun lalu, namun kepatuhan […]
-
DJP Pastikan Implementasi Coretax System Mulai 1 Juli 2024
Ditjen Pajak (DJP) berkomitmen untuk mulai menggunakan coretax administration system sebagai pengganti dari sistem administrasi yang saat ini mulai 1 Juli 2024. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas (P2Humas) DJP Dwi Astuti mengatakan saat ini DJP sedang melaksanakan beragam pengujian agar coretax siap diimplementasikan pada pertengahan tahun ini. “Mudah-mudahan big bang pada pertengahan tahun ini kita […]
-
Ketentuan di UU HPP Ini Pengaruhi Laporan Belanja Perpajakan
Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) turut memengaruhi perubahan pada laporan belanja perpajakan (tax expenditure report). Dalam Laporan Belanja Perpajakan 2022 disampaikan UU HPP memiliki 6 ruang lingkup pengaturan, yakni ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP), pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), program pengungkapan sukarela (PPS), pajak karbon, serta cukai. […]
-
Simak! Ini Daftar Lengkap Tarif Pajak Daerah Terbaru di Surabaya
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Jawa Timur mengatur kembali ketentuan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). Pengaturan kembali tersebut dilakukan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya 7/2023. Perda tersebut diterbitkan di antaranya untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Melalui beleid yang berlaku sejak 1 Januari 2024 […]
Got any book recommendations?
WA only