NEWS
-
Setoran Pajak Tumbuh Positif, Efek Restitusi Ditekan atau Pemulihan Ekonomi?
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengklaim bahwa penerimaan pajak pada Januari 2026 berangsur membaik. Apalagi, pertumbuhan penerimaan pajak mencapai 30,7% atau lebih tinggi dari target pertumbuhan yang harus dikejar pada tahun 2026 yakni di kisaran 22%. Kinerja positif penerimaan itu diyakini sebagai sinyal dari perbaikan ekonomi. Meski demikian, muncul pertanyaan, apakah realiasi itu murni dipicu […]
-
Upaya Mengejar Pajak & Bagi Hasil Google Cs Terganjal Perjanjian Dagang
Serangkaian upaya untuk menata ekosistem ekonomi digital melalui pengenaan pajak termasuk penuntutan sistem bagi hasil antara perusahaan platform digital (PPD) Amerika Serikat (AS) dengan media nasional terancam kandas di tengah jalan. Pemicunya adalah kesepakatan dagang antara Presiden Prabowo Subianto dengan Donald Trump. Kesepakatan dagang yang berujudul The Agreement on Reciprocal Trade itu memuat 2 klausul penting […]
-
Ditjen Pajak Angkat 1.772 Account Representative Jadi Pemeriksa Pajak
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mulai merealisasikan transformasi jabatan Account Representative (AR) menjadi fungsional pemeriksa dalam klaster pengawasan. Kebijakan ini menjadi bagian dari penyesuaian organisasi untuk memperkuat fungsi pengawasan dan pemeriksaan berbasis risiko. Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, mengatakan proses transformasi tersebut telah dimulai pada pertengahan 2025. Pada tahap awal, sebanyak 1.772 pegawai […]
-
Kriteria Wajib Pajak yang Jadi Sasaran Audit Restitusi Jumbo Purbaya
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa bakal mengaudit pengembalian pajak atau restitusi pada APBN 2025 yang tembus Rp361 triliun. Purbaya menyebut audit yang dimaksud olehnya akan ditujukan kepada wajib pajak (WP) yang restitusinya dalam nominal besar dan ‘mencurigakan’. “Kami akan jadi, kami akan audit yang kelihatan besar-besar, yang mencurigakan tahun lalu. Tahun lalu kami keluarin […]
-
Kemenkeu tegaskan PPN PMSE ke perusahaan AS tetap berlanjut
Kementerian Keuangan menegaskan bahwa perusahaan layanan digital asal Amerika Serikat (AS) tetap dikenai pajak pertambahan nilai (PPN) perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Februari 2026 di Jakarta, Senin, menjelaskan PPN PMSE berbeda dengan jenis pajak yang dimaksud dalam kesepakatan Agreement on […]
WA only