NEWS

  • Saldo Deposit Pajak Bisa Dipakai untuk Bayar STP, Tapi Tidak Otomatis

    Saldo Deposit Pajak Bisa Dipakai untuk Bayar STP, Tapi Tidak Otomatis

    JAKARTA. Contact center Ditjen Pajak (DJP), Kring Pajak menegaskan bahwa saldo deposit pajak di Coretax DJP tidak dapat terpakai atau terpotong secara otomatis untuk pembayaran surat tagihan pajak. Penjelasan dari Kring Pajak itu merespons cuitan warganet yang meminta konfirmasi benar tidaknya saldo deposit pajak di Coretax DJP bisa terpakai secara otomatis untuk pembayaran surat tagihan […]

  • Pajak Ekonomi Digital Tembus Rp2,08 Triliun per Februari 2026, PMSE Masih Dominan

    Pajak Ekonomi Digital Tembus Rp2,08 Triliun per Februari 2026, PMSE Masih Dominan

    Jakarta. Penerimaan negara dari sektor ekonomi digital terus menunjukkan tren pertumbuhan yang solid. Hingga 28 Februari 2026, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat total penghimpunan pajak sebesar Rp2,08 triliun dari aktivitas ekonomi digital. Dikutip dari Antara, kontribusi terbesar masih datang dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang mencapai Rp1,74 triliun.  […]

  • Input Kredit Pajak Tanpa Cantumkan Penghasilan Terkait, Ini Risikonya

    Input Kredit Pajak Tanpa Cantumkan Penghasilan Terkait, Ini Risikonya

    JAKARTA. Lebih bayar dalam SPT bakal dianggap bukan kelebihan pembayaran bila wajib pajak mencantumkan kredit pajak tanpa mencantumkan penghasilan yang terkait dengan kredit pajak dimaksud. Topik itu menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Rabu (1/4/2026). Sebagaimana diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak No. PER-3/PJ/2026, atas wajib pajak orang pribadi dengan SPT itu, DJP […]

  • Ingat, Telat Lapor SPT Tahunan PPh OP 2025 Tak Cabut Status WP Patuh

    Ingat, Telat Lapor SPT Tahunan PPh OP 2025 Tak Cabut Status WP Patuh

    JAKARTA. Keterlambatan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) tahun pajak 2025 tidak akan membuat status wajib pajak kriteria tertentu dicabut. Keterlambatan tersebut juga tidak akan menjadi dasar penolakan permohonan penetapan wajib pajak kriteria tertentu. Hal ini sebagaimana tercantum dalam diktum Keenam Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-55/PJ/2026. “Atas keterlambatan penyampaian […]

  • Setoran Pajak Digital Tembus Rp 48,11 Triliun hingga Februari 2026

    Setoran Pajak Digital Tembus Rp 48,11 Triliun hingga Februari 2026

    JAKARTA. Pemerintah mencatat penerimaan pajak dari sektor usaha ekonomi digital mencapai Rp 48,11 triliun hingga 28 Februari 2026.  Angka tersebut berasal dari sejumlah instrumen pemajakan, mulai dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), pajak aset kripto, pajak fintech (peer-to-peer lending), hingga pajak yang dipungut melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (SIPP). Direktur Penyuluhan, […]

WhatsApp WA only