Mindblown: a blog about philosophy.
-
SPT Pajak Lebih Bayar, Siap-siap Kena Audit DJP
Imbauan untuk jangan mengklaim lebih bayar saat lapor Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan ramai di media sosial. Imbauan itu disampaikan salah satu netizen berdasarkan pengalamannya yang kurang mengenakkan. Akun tersebut mengimbau kepada wajib pajak agar jangan pernah klaim lebih bayar di SPT karena dalam prosesnya dilakukan audit keuangan. Alih-alih mendapatkan lebih bayar, berdasarkan pengalamannya ujung-ujungnya dia […]
-
WP Lunasi Pajak Rp 4 Miliar, Kanwil DJP Jatim II Hentikan Penyidikan Tindak Pidana
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Timur II menghentikan penyidikan atas tersangka tindak pidana perpajakan berinisial SMS dan D melalui Wajib Pajak PT SMS yang melalukan kegiatan usaha dalam bidang Konstruksi Gedung Lainnya. Tersangka SMS dan D telah mengajukan permohonan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan untuk kepentingan penerimaan negara sesuai dengan […]
-
Tarif Bunga Sanksi Administrasi Pajak April 2024, Ini Perinciannya
JAKARTA, Kementerian Keuangan menetapkan tarif bunga per bulan yang menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi berupa bunga dan pemberian imbalan bunga periode 1 April 2024 sampai dengan 30 April 2024. Penetapan tarif bunga per bulan diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No.5/KM.10/2024. Beleid tersebut diteken Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Nathan Kacaribu atas nama Menteri Keuangan […]
-
DJP Sebut Core Tax System Masih dalam Tahap Uji Coba Internal
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersiap mengimplementasikan Core Tax Administration System (CTAS) mulai 1 Juli 2024 nanti. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Masyarakat DJP Kemenkeu, Dwi Astuti mengatakan, saat ini sistem pajak canggih tersebut masih dalam tahap uji di internal. “Saat ini Core Tax System masih dalam tahap uji coba internal DJP. Sebagaimana yang […]
-
Penegakan Hukum, DJP Blokir Rekening dan Sita Aset Penanggung Pajak
JAKARTA, Ditjen Pajak (DJP) melakukan kegiatan penyitaan dan pemblokiran pada tahun lalu. Berdasarkan pada data Kinerja Penegakan Hukum 2023 DJP di Seluruh Indonesia, ada sebanyak 51 kegiatan penyitaan dan pemblokiran oleh Unit Pelaksana Penegakan Hukum (UP Gakum) pada tahun lalu. “51 kegiatan penyitaan dan pemblokiran oleh UP Gakum dengan nilai sita hasil penilaian sebesar Rp486,38 […]
Got any book recommendations?
WA only