NEWS
-
Kemenkeu Kaji Perubahan PTKP: Batas Gaji Bebas Pajak Jadi Lebih Tinggi
Wakil Menteri Keuangan Juda Agung mengungkapkan Kementerian Keuangan sedang mengkaji penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) wajib pajak (WP) pada 2027. “Lagi dikaji,” jawab Juda ketika dikonfirmasi oleh awak media, Kamis (1/10/2026) Juda mengungkapkan pihaknya tengah menghitung dampak rencana kebijakan insentif tersebut terhadap daya beli masyarakat. Pembahasan mengenai penyesuaian PTKP WP tersebut muncul dampak pembahasan […]
-
DJP Bidik Tax Ratio 9,26% pada 2027, Tertinggi dalam Satu Dekade
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menargetkan rasio pajak atau tax ratio mencapai 9,26% pada 2027. Target tersebut menjadi level tertinggi dalam satu dekade terakhir. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, target tax ratio tersebut sejalan dengan peningkatan penerimaan pajak yang akan didorong melalui penguatan administrasi perpajakan, perluasan basis pajak, serta optimalisasi teknologi. “Jadi […]
-
Sah! Himbara-LinkAja Pungut Pajak Transaksi Digital Luar Negeri
Pemerintah mulai menerapkan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) sejak 25 September 2026. Sistem ini digunakan untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi digital luar negeri yang dilakukan oleh konsumen di Indonesia. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto, mengatakan dalam pelaksanaannya, SPP-TDLN memanfaatkan informasi dari sistem pembayaran untuk mengidentifikasi transaksi […]
-
DJP Perketat Pengawasan Pajak Orang Kaya hingga Transaksi Digital
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyiapkan sejumlah strategi pengawasan wajib pajak pada 2027. Salah satunya menyasar wajib pajak grup usaha, transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa, hingga wajib pajak orang pribadi prominent atau orang-orang dengan profil kekayaan dan aktivitas ekonomi menonjol. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan pengawasan tersebut akan diperkuat melalui pemanfaatan data, teknologi, serta sistem compliance risk […]
-
DJP Himpun Pajak Ekonomi Digital Rp11,19 Triliun hingga Agustus 2026
Ditjen Pajak (DJP) mencatat penerimaan pajak dari sektor usaha ekonomi digital sepanjang Januari hingga 31 Agustus 2026 mencapai Rp11,19 triliun. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan penerimaan tersebut didominasi oleh pajak pertambahan nilai atas perdagangan melalui sistem elektronik (PPN PMSE) yang mencapai Rp8,38 triliun. “Kontribusi terbesar terhadap penerimaan tersebut masih […]
WA only