NEWS
-
Pajak Digital Masih Ditopang PPN
JAKARTA. Penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital mencapai Rp 6,81 triliun sepanjang Januari-Mei 2026. Struktur penerimaannya masih didominasi pajak pertambahan nilai (PPN) dari perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Inge Diana Rismawanti merinci, penerimaan tersebut berasal dari PPN PMSE sebesar Rp 4,81 triliun, pajak transaksi aset […]
-
Pemerintah Pastikan Restitusi Pajak Tak Tertahan
JAKARTA. Pemerintah menepis polemik mengenai dugaan perlambatan restitusi pajak. Alih-alih menahan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, pemerintah mengklaim realisasi restitusi tahun ini justru melaju lebih cepat dibandingkan tahun lalu. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, pemerintah telah mencairkan restitusi sekitar Rp 160 triliun hingga empat bulan pertama tahun ini. Nilai tersebut setara dengan total restitusi yang […]
-
Laris, Menkeu Tunda Penerbitan Panda Bond
JAKARTA. Kementerian Keuangan memutuskan menunda penerbitan Panda Bond di pasar keuangan China. Semula, pemerintah berniat menerbitkan obligasi berdenominasi yuan ini rencananya digelar di awal Juli. Kini, pemerintah mengundur penerbitannya hingga akhir Juli 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, penyebab penerbitan yang semula dijadwalkan pada awal Juli ini ditunda lantaran sejumlah fund manager dan bank […]
-
Mau Bebas Potongan Pajak Marketplace? Ini Syarat dari Ditjen Pajak
Pelaku usaha yang berjualan melalui marketplace masih bisa terbebas dari pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,5%, asalkan memenuhi syarat yang telah ditetapkan pemerintah. Salah satu syarat utamanya adalah memiliki omzet tahunan tidak lebih dari Rp 500 juta dan menyampaikan surat pernyataan kepada platform tempat mereka berjualan. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat […]
-
DJP: Penjual di Banyak Marketplace Tetap Dihitung Satu Omzet
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memastikan omzet pedagang yang berjualan di berbagai marketplace atau lokapasar akan diakumulasi dalam penghitungan kewajiban pajak. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan, platform yang ditunjuk sebagai pemungut pajak nantinya wajib melaporkan data transaksi […]
WA only