NEWS
-
BPK Catat Pemeriksaan oleh DJP Belum Sepenuhnya Berbasis Risiko
JAKARTA. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat perencanaan pengawasan dan pemeriksaan oleh Ditjen Pajak (DJP) belum sepenuhnya berbasis pada sektor prioritas dan risiko ketidakpatuhan wajib pajak. Hasil pemeriksaan oleh BPK menunjukkan bahwa perencanaan dan pemeriksaan pajak belum sepenuhnya mempertimbangkan sektor usaha prioritas, belum memperhatikan keselarasan dengan peta risiko kepatuhan dan ability to pay, serta belum memasukkan […]
-
Menkeu Tunda Rencana Penerapan Pajak Baru
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan pemerintah tidak melanjutkan rencana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk jalan tol maupun pajak tambahan bagi kelompok berpenghasilan tinggi. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi yang masih dalam tahap pemulihan. Pemerintah memilih menahan penambahan beban pajak hingga daya beli masyarakat dinilai cukup kuat. “Posisi kami tidak berubah. Kami […]
-
DJP Benahi Pengawasan Pajak dan Pemeriksaan
Catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal belum optimalnya pengawasan dan pemeriksaan pajak menjadi alarm bagi kinerja penerimaan negara. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengakui temuan tersebut sebagai bagian dari mekanisme pengawasan untuk memperbaiki tata kelola. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, mengatakan temuan BPK dipandang sebagai koreksi konstruktif. “Pada prinsipnya kami memandang […]
-
Tarik Ulur Pajak KEndaraan Listrik
Tarik ulur kebijakan pajak kendaraan listrik sempat memicu polemik akibat masuk dalam skema pajak daerah lewat penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2026. Namun, pemerintah kini justru mendorong pemberian insentif fiskal bagi kendaraan listrik melalui Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 900.1.13.1/3764/SJ. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menginstruksikan seluruh gubernur untuk memberikan insentif […]
-
BPK Soroti Kinerja Pengawasan Pajak, DJP Janji Benahi Sistem
JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merespons temuan Badan Pemeriksa Keuangan yang menilai pengawasan dan pemeriksaan perpajakan belum optimal dan berpotensi membuat penerimaan negara tidak tergarap maksimal. DJP menegaskan bahwa temuan tersebut dipandang sebagai bagian dari mekanisme check and balance untuk memperkuat tata kelola penerimaan negara. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge […]
WA only