NEWS
-

DJP Himpun 11,65 Juta SPT Tahunan, Sudah 77 Persen dari Target
JAKARTA. Ditjen Pajak (DJP) mencatat sebanyak 11,65 juta SPT Tahunan PPh tahun pajak 2025 telah disampaikan oleh wajib pajak hingga 22 April 2026. DJP menegaskan batas waktu relaksasi SPT Tahunan bagi wajib pajak orang pribadi dan tenggat pelaporan terakhir bagi wajib pajak badan akan sama-sama jatuh pada 30 April 2026. Artinya, wajib pajak memiliki sisa […]
-

Purbaya Singgung Rencana Pungut Pajak Kapal di Selat Malaka
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyinggung kemungkinan Indonesia memungut pajak dari kapal yang melintas di wilayah perairan Selat Malaka, jalur strategis perdagangan yang masuk kawasan RI, Singapura dan Malaysia. Langkah itu, menurut dia, bisa saja dilakukan seperti Selat Hormuz yang diblokade oleh Iran. Pernyataan itu diungkapkan oleh Purbaya saat menjadi pembicara dalam acara Simposium PT SMI, […]
-

Insentif Pajak Dipangkas, Kemenperin Waspadai Dampak ke Adopsi Mobil Listrik
JAKARTA. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) merespons terbitnya aturan baru pajak kendaraan bermotor melalui Permendagri Nomor 11 Tahun 2026 yang berpotensi mengubah struktur biaya kepemilikan kendaraan listrik di Indonesia. Dalam beleid tersebut, pemerintah mulai mengurangi insentif fiskal untuk kendaraan listrik seiring terbitnya Permendagri Nomor 11 Tahun 2026. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) pun mewanti-wanti potensi dampak kebijakan tersebut terhadap […]
-

Tingkatkan Kepatuhan dan Penerimaan, Ini Kebijakan DJP hingga 2029
JAKARTA. Ditjen Pajak (DJP) menyiapkan beragam kebijakan untuk periode 2025 – 2029 guna mencapai tingkat kepatuhan dan penerimaan pajak yang maksimal. Merujuk pada Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-252/PJ/2025 tentang Rencana Strategis DJP 2025-2029, peningkatan kepatuhan dan penerimaan pajak secara maksimal merupakan salah satu dari 3 tujuan DJP pada 2025 hingga 2029. “Dalam rangka mewujudkan kepatuhan […]
-

RMPK Soal Tax Intermediaries Disusun, DJP: Perkuat Peran Pihak Ketiga
JAKARTA. Ditjen Pajak (DJP) berencana menyusun sejumlah kerangka regulasi tahun 2025-2029. Salah satunya, rancangan peraturan menteri keuangan (RPMK) tentang peningkatan kepatuhan wajib pajak. Dalam Rencana Strategis (Renstra) DJP 2025-2029, RMPK peningkatan kepatuhan wajib pajak akan mengatur 5 butir aspek, salah satunya mengenai perluasan tax intermediaries. Regulasi ini diharapkan bisa memperkuat peran pihak ketiga dalam mendorong […]
WA only