NEWS
-

DJP Cairkan Restitusi dengan Pertimbangkan Penerimaan dan Defisit
Ditjen Pajak (DJP) mengaku akan memfokuskan pencairan restitusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sembari tetap mempertimbangkan keberlanjutan fiskal. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan restitusi akan tetap dicairkan sesuai SOP yang berlaku. Namun, fokus utama pemerintah adalah menjaga penerimaan dan keseimbangannya terhadap pengeluaran. “Semua proses secara legal regulasinya kita penuhi, SOP-nya kita penuhi, hak wajib pajak […]
-

Coretax Jadi Andalan DJP untuk Dorong Kepatuhan dan Penerimaan Pajak
Ditjen Pajak (DJP) meyakini coretax system dapat menjadi senjata utama untuk mendorong kepatuhan dan mengoptimalkan penerimaan pajak. Sistem ini mengintegrasikan 21 proses bisnis sekaligus menyediakan layanan administrasi perpajakan. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan coretax merupakan wujud reformasi sistem administrasi perpajakan dalam skala besar. Menurutnya, kehadiran coretax juga turut membantu memperbaiki sistem pemungutan pajak. “Coretax merupakan […]
-

BPK Temukan 2 Kelemahan Sistem DJP yang Hambat Optimalisasi Pajak
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kelemahan pada Sistem Informasi Ditjen Pajak (SIDJP) yang berpotensi menghambat optimalisasi penerimaan pajak. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Senin (19/10/2026). BPK menyebut kelemahan pada SIDJP tersebut terutama berkaitan dengan 2 hal, yakni terkait dengan pendeteksian ketidakpatuhan pembayaran pajak serta verifikasi kesesuaian faktur pajak dengan […]
-

Terkendala Urus Pajak Daerah? WP Bisa Lapor lewat Aplikasi Ini
Warga Kota Medan, Sumatera Utara, kini dapat menyampaikan pengaduan terkait kendala pengurusan pajak daerah secara online melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan. Kepala Bapenda Kota Medan M Agha Novrian mengatakan pengaduan dapat disampaikan melalui fitur Lapor Bapenda dalam aplikasi Medan Smart Tax Mobile. Dengan layanan ini, masyarakat tidak perlu datang langsung dan mengantre di […]
-

Pajak Aksi Korporasi BUMN Tunggu Payung Hukum
JAKARTA. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak belum memberikan kepastian mengenai insentif pajak berupa pembebasan pajak bagi badan usaha milik negara (BUMN) dan anak usahanya yang melakukan aksi korporasi. Ditjen Pajak masih menunggu susunan peraturan pemerintah (PP) dan peraturan menteri keuangan (PMK) terkait rencana insentif tersebut. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, regulasiyang menjadi dasar pembebasan pajak […]
WA only