NEWS
-
Waspada Kemampuan Bayar Utang Pemda
Persoalan fiskal belum akan usai. Kali ini, masalahnya datang dari utang jangka pendek pemerintah daerah (pemda). Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam dokumen Ikhtisar Hasil pemeriksaan Semester (IHPS) Semester I Tahun 2026 menyebut, ada 198 pemda atau 36,26% di 2025, berpotensi menghadapi kesulitan pembayaran utang jangka pendek. Sebab, sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) lebih kecil dibanding […]
-
Pemerintah Belum Putuskan Kenaikan PTKP
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, pemerintah belum menetapkan besaran batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) untuk 2027. Oleh karena itu, hingga saat ini belum ada keputusan pemerintah mengenai kemungkinan penyesuaian PTKP. Asal tahu saja, besaran PTKP tidak mengalami kenaikan selama hampir satu dekade. “Belum dibalas lagi (besaran PTKP),” ujar Airlangga di Kantor Kemenko […]
-
DJP: Sebanyak 5.600 WP GloBE Sudah Terdaftar lewat Coretax
Ditjen Pajak (DJP) mencatat sedikitnya 5.600 wajib pajak telah terdaftar sebagai wajib pajak GloBE hingga pertengahan Oktober 2026. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menegaskan seluruh proses pendaftaran dan administrasi wajib pajak GloBE dilakukan melalui satu platform, yaitu coretax. Wajib pajak dapat menambahkan status secara mandiri melalui akun wajib pajaknya di coretax. “Implementasi Pilar 2 itu platformnya […]
-
DJP Tegaskan PMK 44/2026 Tak Batasi Hak Kuasa Wajib Pajak
Ditjen Pajak (DJP) menegaskan pengaturan kuasa wajib pajak dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 44/2026 sudah sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 63/PUU-XV/2017 sekaligus putusan terbaru, yakni Putusan MK Nomor 341/PUU-XXIV/2026. Kepala Subdirektorat Peraturan KUP dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa DJP Meidijati mengatakan PMK 44/2026 tidaklah memberikan batasan kepada setiap orang untuk menjadi kuasa […]
-
DJP Ungkap 4 Strategi untuk Bikin Kepatuhan Pajak Lebih Mudah
Ditjen Pajak (DJP) meyakini penyederhanaan kepatuhan pajak (streamlining the tax compliance) dapat diwujudkan melalui reformasi sistem perpajakan untuk membuat pemenuhan kewajiban perpajakan menjadi lebih mudah, cepat, dan dengan biaya yang lebih rendah. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan penyederhanaan kepatuhan perpajakan juga bertujuan untuk memberikan kemudahan, stabilitas, dan kepastian bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. “Indonesia […]
WA only