Mindblown: a blog about philosophy.

  • Bohong Saat Lapor SPT, Apa Bisa Ketahuan Ditjen Pajak?

    Bohong Saat Lapor SPT, Apa Bisa Ketahuan Ditjen Pajak?

    Masa pelaporan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak 2023 bagi wajib pajak (WP) orang pribadi akan berakhir pada 31 Maret 2024, sedangkan WP Badan pada 30 April 2024. Masyarakat harus segera melaporkan SPT Tahunannya secara benar. Jika sampai akhir masa pelaporan para wajib pajak tak melaporkan SPT Tahunan, akan ada sanksi yang dikenakan pemerintah. Selain itu, […]

  • Penerimaan pajak hingga 15 Maret 2024 capai Rp342,88 triliun

    Penerimaan pajak hingga 15 Maret 2024 capai Rp342,88 triliun

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi penerimaan pajak sampai dengan 15 Maret 2024 mencapai Rp342,88 triliun atau setara dengan 17,24 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. “Penerimaan pajak sampai 15 Maret mencapai Rp342,88 triliun, ini artinya 17,24 persen dari target,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTa edisi Maret […]

  • Aprindo: Penetapan Pajak Barang Impor Bisa Dikaji Presiden Terpilih

    Aprindo: Penetapan Pajak Barang Impor Bisa Dikaji Presiden Terpilih

    Pemerintah telah menetapkan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) sebanyak 12% bagi seluruh barang dan jasa pada 1 Januari 2025 nanti. Belum lama ini, pemerintah turut memberlakukan pembatasan barang bawaan luar negeri sesuai Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor untuk mencegah masuknya barang impor ilegal. Melihat situasi ini, Ketua […]

  • Pemkot Batam Atur Ulang Ketentuan Tarif Pajak Daerah, Ini Detailnya

    Pemkot Batam Atur Ulang Ketentuan Tarif Pajak Daerah, Ini Detailnya

    Pemkot Batam, Kepulauan Riau mengatur kembali ketentuan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). Pengaturan kembali tersebut dilakukan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kota Batam No.1/2024. Perda itu berlaku mulai 5 Januari 2024. Berlakunya beleid ini akan sekaligus menggantikan sejumlah perda terdahulu. Adapun perda ini terbit untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah […]

  • DJP Jelaskan Alasan Update Aplikasi e-Bupot PPh 21/26 ke Versi 1.4

    DJP Jelaskan Alasan Update Aplikasi e-Bupot PPh 21/26 ke Versi 1.4

    Ditjen Pajak (DJP) telah memperbarui (update) aplikasi e-bupot 21/26 pada DJP Online menjadi versi 1.4. Dalam update tersebut, DJP menambah opsi sertifikat elektronik dalam submit SPT Masa PPh Pasal 21/26. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Dwi Astuti mengatakan update aplikasi e-bupot 21/26 telah dilaksanakan pada 16 Maret 2024. Pembaruan dilakukan salah satunya untuk menambah […]

Got any book recommendations?


WhatsApp WA only