Mindblown: a blog about philosophy.
-
DJP minta wajib pajak lapor SPT tepat waktu guna cegah gangguan teknis
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Kalimantan Selatan dan Tengah (DJP Kalselteng) mengingatkan para wajib pajak melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tepat waktu guna mencegah layanan pada gangguan teknis (server error). “Saya mengimbau wajib pajak lalukan segera pelaporan SPT tahunan, jangan menunggu batas akhir Maret-April 2024,” kata Kepala Kanwil DJP Kalselteng Syamsinar di Kota […]
-
Menkeu RI dan Australia Bahas Reformasi Pajak
Jakarta. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bertemu Menkeu Australia Jim Chalmers di sela-sela kegiatan Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 di Brasil, Rabu (28/2). Dalam pertemuan tersebut, Jim menyampaikan kesibukannya terkait reformasi perpajakan yang akan diimplementasikan segera. “Jim menyampaikan kesibukannya terkait reformasi perpajakan yang akan diimplementasikan Pemerintah Australia sekitar pertengahan tahun 2024,” […]
-
DJP: 5,4 Juta Wajib Pajak Sudah Lapor SPT Tahunan, Tumbuh 1,63 Persen
Ditjen Pajak (DJP) mencatat 5,4 juta wajib pajak telah menyampaikan SPT Tahunan 2023 hingga saat ini. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Dwi Astuti mengatakan kebanyakan SPT Tahunan tersebut dilaporkan secara online. DJP pun telah memberikan bukti penerimaan surat (BPS) dan bukti penerimaan elektronik (BPE) kepada wajib pajak tersebut. “Sampai hari ini, growth [penyampaian SPT […]
-
Insentif Kelas Menengah Bisa Berupa Penghapusan PPN Bahan Pokok
Pemerintah bisa menghapus pungutan pajak pertambahan nilai (PPN) bahan pokok sebagai bentuk insentif pada kelompok masyarakat kelas menengah di samping tetap memberikan bantuan sosial (bansos) pada warga miskin. “Terhadap harga bahan pokok yang mengalami kenaikan signifikan, pemerintah bisa memberikan insentif yang sifatnya untuk jangka waktu tertentu, misalnya menghapus pungutan PPN atas bahan pokok,” kata Direktur […]
-
Bakal Ada Opsen Pajak Kendaraan, Bagaimana Aturan dan Perhitungannya?
Pemerintah memberikan kewenangan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk memungut opsen pajak kendaraan bermotor (PKB). Kewenangan tersebut diatur dalam Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Opsen PKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil. Opsen PKB tersebut nantinya akan dipungut bersamaan dengan pemungutan PKB. Kendati telah diatur, ketentuan opsen PKB baru berlaku […]
Got any book recommendations?
WA only