NEWS

  • Optimalisasi pajak digital penting untuk wujudkan keadilan fiskal

    Optimalisasi pajak digital penting untuk wujudkan keadilan fiskal

    Pertumbuhan ekonomi digital telah mengubah wajah perekonomian Indonesia. Perdagangan yang sebelumnya bergantung pada toko fisik kini semakin banyak berlangsung melalui marketplace. Pembayaran tunai beralih ke transaksi elektronik, sementara jasa keuangan, investasi, hingga perdagangan lintas negara dapat dilakukan melalui berbagai platform digital. Perubahan ini bukan sekadar perkembangan teknologi, melainkan juga pergeseran struktur ekonomi yang menghadirkan tantangan […]

  • DJP Luruskan Pernyataan Hashim soal PPN Digital, Transfer Uang Tak Kena Pajak

    DJP Luruskan Pernyataan Hashim soal PPN Digital, Transfer Uang Tak Kena Pajak

    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan merespons pernyataan Hashim Djojohadikusumo mengenai penerapan sistem pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi digital luar negeri yang mulai berlaku pada 9 November 2026. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, menjelaskan sistem yang dimaksud adalah Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN). Dia […]

  • Ramai soal Pajak Digital, DJP Tegaskan Transfer Dana dan Remitansi Tak Otomatis Kena PPN

    Ramai soal Pajak Digital, DJP Tegaskan Transfer Dana dan Remitansi Tak Otomatis Kena PPN

    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan transfer dana dan remitansi tidak otomatis menjadi objek pajak pertambahan nilai (PPN). Pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri dijalankan melalui Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti menerangkan, tidak semua transaksi luar negeri dikenai […]

  • Pajak Pembalut Digugat ke Mahkamah Konstitusi

    Pajak Pembalut Digugat ke Mahkamah Konstitusi

    Persoalan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) atas produk pembalut wanita dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK). Seorang WNI berama Bernita Matondang mengajukan uji materiil terhadap Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang menjadi dasar pemberian pembebasan PPN barang kebutuhan pokok. Permohonan diajukan pada 1 November 2026 melalu Nomor 406/PUU-XXIV/2026. Ketentuan yang diuji yakni Pasal 16B ayat […]

  • Insentif Atas Efek Pajak Digital Dikaji

    Insentif Atas Efek Pajak Digital Dikaji

    Rencana penerapan pajak digital menjadi perhatian karena dikhawatirkan dapat memengaruhi daya beli masyarakat, khususnya kelompok kelas menengah. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah akan membahas rencana perluasan pemungutan pajak digital bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Terkait kekhawatiran dampaknya terhadap daya beli kelas menengah, pemerintah menyiapkan sejumlah bantuan, termasuk insentif PPh ditanggung pemerintah (DTP). Sebelumnya, perluasan […]

WhatsApp WA only