NEWS

  • Pengumuman! DJP Hapus Denda Pajak hingga 100%, Ini Syaratnya

    Pengumuman! DJP Hapus Denda Pajak hingga 100%, Ini Syaratnya

    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memberikan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administratif (PSA) pajak. Keringanan kepada wajib pajak ini bukan lah pengampunan pajak atau tax amnesty seperti yang sudah pernah diberikan sebelumnya. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, mengatakan program itu tidak menghapus pajak yang seharusnya terutang maupun pojok utang […]

  • Penghapusan Sanksi Pajak Bukan Tax Amnesty, Pokok Utang Wajib Dibayar

    Penghapusan Sanksi Pajak Bukan Tax Amnesty, Pokok Utang Wajib Dibayar

    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memastikan program pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berbeda dengan pengampunan pajak (tax amnesty). Program pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi ini tidak mengampuni pajak yang seharusnya terutang dan tidak menghapus pokok pajak. Dengan kata lain, wajib pajak tetap harus membayar pokok pajak terutang. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Keputusan Dirjen […]

  • DJP Hapus Sanksi Pajak 100%, Ini Cara Pengajuannya Lewat Coretax

    DJP Hapus Sanksi Pajak 100%, Ini Cara Pengajuannya Lewat Coretax

    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memberikan fasilitas pengurangan hingga penghapusan sanksi administrasi pajak melalui penerbitan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026 pada 8 Oktober 2026. Kebijakan ini memberi kesempatan kepada wajib pajak untuk memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi tertentu, termasuk denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Ketentuan tersebut […]

  • Bukan Tax Amnesty! DJP Hapus hingga 100% Sanksi Pajak, Pokok Utang Tetap Wajib Dibayar

    Bukan Tax Amnesty! DJP Hapus hingga 100% Sanksi Pajak, Pokok Utang Tetap Wajib Dibayar

    Wajib pajak berpeluang terbebas dari sanksi administrasi hingga 100% melalui program baru Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Namun, fasilitas ini bukan pengampunan pajak atau tax amnesty. Pemerintah hanya memberikan keringanan atas sanksi tertentu, sedangkan pokok pajak yang masih terutang tetap wajib dilunasi. Program bertajuk Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi (PSA) tersebut diatur dalam Keputusan […]

  • DJP: Permohonan Pengurangan Sanksi Pajak Tak Perlu Lagi Bukti Materiil

    DJP: Permohonan Pengurangan Sanksi Pajak Tak Perlu Lagi Bukti Materiil

    Wajib pajak yang hendak mengajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif pajak, termasuk PBB-P5L, kini tidak perlu membuktikan bahwa sanksi tersebut timbul karena kekhilafan atau bukan karena kesalahannya. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan wajib pajak cukup membuat surat permohonan yang harus dilampirkan dengan surat pernyataan yang menyatakan sanksi administratif timbul karena […]

WhatsApp WA only