Mindblown: a blog about philosophy.
-
Untuk Keperluan Pemeriksaan, Pemeriksa Berwenang Pinjam Dokumen WP
Pemeriksa pajak memiliki kewenangan untuk melihat ataupun meminjam buku, catatan, ataupun dokumen milik wajib pajak. Kewenangan yang melekat pada pemeriksa itu berlaku, baik pada saat pemeriksa melakukan pemeriksaan lapangan ataupun pada saat pemeriksaan kantor. “Pemeriksa pajak berwenang melihat dan/atau meminjam buku, catatan, dan/ataudokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yangberhubungan dengan penghasilan […]
-
Mengupas Tantangan Pajak Akibat Mobilitas Individu di Era Digital
DIGITALISASI seakan menjadi topik yang tidak ada habisnya untuk dibahas. Sebab, di balik berbagai kemudahan yang diciptakan, digitalisasi sering kali menimbulkan tantangan. Isu mobilitas individu dan tenaga kerja menjadi salah satu tantangan pada dunia perpajakan sebagai dampak dari digitalisasi. Dalam buku Mobility of Individuals and Workforces: Tax Challenges Raised by Digitalization, sebanyak 23 periset berlatar […]
-
Pengusaha Kripto Roger Ver Terlilit Kasus Penipuan Pajak Rp 809,6 Miliar
Roger Ver atau juga dikenal sebagai Bitcoin Jesus, seorang pengusaha mata uang kripto dan promotor Bitcoin Cash, ditangkap di Spanyol atas tuduhan menghindari pajak AS senilai hampir USD 50 juta atau setara Rp 809,6 miliar (asumsi kurs Rp 16.192 per dolar AS) dan melakukan penipuan surat, menurut Departemen Kehakiman AS (DOJ). Dilansir dari Yahoo Finance, Jumat (3/5/2024), […]
-
Barang Bawaan Luar Negeri Tak Dibatasi, tapi Lebih dari Ketentuan Kena Pajak!
Kementerian Perdagangan (Kemendag) tidak lagi membatasi jenis dan jumlah barang bawaan penumpang dari luar negeri. Hal ini seiring dengan telah diundangkannya revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor menjadi Permendag Nomor 7 Tahun 2024. Direktur Impor Kementerian Perdagangan Arif Sulistyo mengatakan terkait aturan barang bawaan penumpang dari luar […]
-
Di UU DKJ, Pajak Diskotek-Spa Diatur Paling Tinggi 75%!
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ) telah terbit. Undang-Undang ini mengatur perubahan status Jakarta dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota menjadi Provinsi Daerah Khusus. Undang-Undang ini juga mengatur penetapan tarif pajak barang dan jasa tertentu. Seperti dikutip detikcom, Kamis (2/5/2024), pada Pasal 41 Ayat 1 tertulis, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus […]
Got any book recommendations?
WA only