NEWS
-

Fungsionalisasi Jabatan, Kegiatan Pengawasan Pajak Naik 65%
Jakarta. Fungsionalisasi jabatan di lingkungan Ditjen Pajak (DJP) disebut telah meningkatkan kinerja pengawasan dan pemeriksaan. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan fungsionalisasi jabatan pengawas dan pemeriksa pajak telah meningkatkan kuantitas dan kualitas pengawasan hingga puluhan persen. “Dari hasil fungsionalisasi itu naik aktivitas maupun kualitas pengawasan sekitar 65% naiknya, dari mulai Agustus 2025 sampai Agustus 2026. Kemudian […]
-

Tersangka Lunasi Rp533,49 Juta, Penuntutan Kasus Pajak Dihentikan
BANDAR LAMPUNG. Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandar Lampung menghentikan penuntutan terhadap tersangka tindak pidana pajak berinisial APW. Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung Sigit Danang Joyo mengatakan penuntutan terhadap APW dihentikan karena tersangka telah melunasi kerugian pada pendapatan negara beserta sanksinya dengan total pembayaran senilai Rp533,49 juta. “Penegakan hukum merupakan bagian dari upaya DJP menjaga keadilan […]
-

Pemerintah Terbitkan Aturan Pajak Transaksi Danantara dan Holding BUMN
Jakarta. Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) 41/2026 yang mengatur perlakuan perpajakan atas transaksi yang melibatkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), perusahaan induk investasi (holding investasi), perusahaan induk operasional (holding operasional), serta entitas yang dimilikinya. Beleid yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada 19 Oktober 2026 ini diterbitkan untuk mendukung penatausahaan struktur kepemilikan dan […]
-

DJP Imbau Wajib Pajak Aktifkan 2FA di Coretax, Begini Caranya
JAKARTA. Ditjen Pajak (DJP) mengimbau wajib pajak untuk mengaktifkan fitur autentikasi dua faktor atau two-factor authentication (2FA) guna meningkatkan keamanan akun Coretax. DJP menjelaskan fitur 2FA memberikan lapisan perlindungan tambahan dengan mewajibkan pengguna melakukan dua bentuk verifikasi ketika mengakses akun. Dengan demikian, fitur tersebut dapat membantu mencegah akses oleh pihak yang tidak berwenang. “Yuk, aktifkan […]
-

Tunggak Pajak Daerah, Pemprov DKI Jakarta Blokir Ratusan Rekening WP
JAKARTA. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta memblokir rekening milik wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak daerah. Sebanyak 217 rekening diblokir berdasarkan UU 19/2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa serta Peraturan Gubernur (Pergub) 190/2017 tentang Tata Cara Penagihan Pajak Daerah dengan Surat Paksa. “Tindakan ini menjadi bagian dari upaya penagihan aktif untuk meningkatkan kepatuhan […]
WA only