Mindblown: a blog about philosophy.
-
Sri Mulyani Terbitkan Surat Utang Rp55,69 Miliar untuk Investasi Peserta Tax Amnesty Jilid II
Pemerintah akan menerbitkan surat utang negara atau SUN dengan total Rp55,69 miliar untuk penempatan investasi pertama dana program pengungkapan sukarela atau PPS. Direktur SUN Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Deni Ridwan menjelaskan bahwa pada hari ini pihaknya telah melakukan pembahasan penawaran pembelian SUN dalam rangka PPS. Pemerintah akan menempatkan dana investasi […]
-
2 Bulan Tax Amnesty Jilid II, Pemerintah Kantongi PPh Rp2,19 Triliun
Pemerintah memperoleh pajak penghasilan atau PPh senilai Rp2,19 triliun setelah 57 hari pelaksanaan atau sekitar 2 bulan program pengungkapan sukarela atau PPS. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mencatat bahwa hingga Sabtu (26/2/2022), terdapat 17.582 wajib pajak yang mendaftar program PPS. Terdapat 19.655 surat keterangan dari seluruh peserta, sejak PPS berlaku pada 1 Januari 2022. […]
-
Siasat Saat Konsumen Terbebani PPN
Pemerintah menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 11% mulai 1 April. Dampaknya tidak hanya ke konsumen, tapi juga pelaku bisnis. Oktober 2021 lalu, sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia sudah menyetujui Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) menjadi undang-undang. Tak lama berselang, Presiden Joko Widodo ikut menekan dan meresmikan pemberlakuan kebijakan […]
-
Negara Raup Rp 2,06 Triliun dari Tax Amnesty Jilid II Per 24 Februari
Jumlah peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS) alias program pengampunan pajak (tax amnesty) jilid II makin bertambah. Alhasil, penerimaan pajak yag diterima pemerintah pun juga bertambah banyak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat, pendapatan dari pajak penghasilan (PPh) yang diterima negara sudah mencapai Rp 2,06 triliun dari total pengungkapan harta Rp 19,86 triliun nilai harta […]
-
Begini Rencana Perluasan Sektor yang Akan Dikenakan Pajak Karbon
Untuk pertama kali, pajak karbon yang akan diterapkan pemerintah menggunakan mekanisme pajak yang mendasarkan pada batas emisi (cap and tax) untuk sektor pembangkit listrik terbatas pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara. Namun kelak, pemerintah akan memperluas penerapan pajak karbon ini. Plt. Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Pande Putu Oka mengatakan, perluasan […]
Got any book recommendations?
WA only