Mindblown: a blog about philosophy.
-
Kinerja PPh Badan Sanggup Tumbuh 20,3% di 2023, Sri Mulyani Bilang Ini
Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak penghasilan (PPh) badan mengalami pertumbuhan sebesar 20,3% pada 2023. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan capaian pertumbuhan tersebut memang tidak sekuat pada 2022, ketika tumbuh mencapai 71,7%. Meski demikian, dia memandang setoran pajak dari korporasi masih cukup sehat. “Tadinya kami mengira bahwa ini enggak akan bisa tumbuh double digit, tetapi ternyata […]
-
Penerimaan Pajak Tahun 2023 Capai Rp 1.869 Triliun, Lampui Target APBN
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, realisasi penerimaan pajak sepanjang tahun 2023 mencapai Rp 1.869,2 triliun. Realisasi tersebut telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 108,8% dari APBN 2023 dan 102,8% dalam dari Perpres 75/2023. “Dari sisi teks rasionya hasil perpajakan terhadap Produk Domestik Bruto (PDb) kita 10,21%. Ini kira-kira penerimaan pajak sudah mendekati waktu Isya karena sudah di 18,69,” gurau Sri […]
-
Setoran Pajak dari PPh Final Turun 24,6 Persen, Ternyata Ini Sebabnya
Pemerintah mencatat penerimaan pajak penghasilan (PPh) final pada 2023 mengalami penurunan sebesar 24,6%. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kontraksi tersebut utamanya disebabkan oleh pelaksanaan program pengampunan sukarela (PPS) pada 2022 yang tidak berulang pada 2023. Pada 2022, peserta PPS harus membayar PPh final atas harta yang diungkapkan. “PPh final mengalami kontraksi karena tidak ada […]
-
Mulai 1 Januari 2024, Pekerja Bergaji Rp5 Juta Perbulan Kena Pajak, Aturan Sudah Disetujui Jokowi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi meneken aturan terkait tarif efektif rata-rata (TER) untuk pajak bagi karyawan atau pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 dan mulai berlaku per 1 Januari 2024. Perhitungan pajak penghasilan (PPh) bagi karyawan mengalami perubahan signifikan setelah diberlakukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Aturan teknis PPh dijelaskan […]
-
DJP: Tarif Efektif PPh Pasal 21 Tak akan Timbulkan Lebih/Kurang Bayar
Ditjen Pajak (DJP) mengungkapkan pemotongan PPh Pasal 21 menggunakan tarif efektif sebagaimana dimaksud dalam PP 58/2023 tidak akan menimbulkan lebih bayar ataupun kurang bayar. Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan pemotongan PPh Pasal 21 menggunakan tarif efektif bulanan hanya dilakukan pada masa pajak Januari hingga November. Pada Desember, PPh Pasal 21 dihitung ulang menggunakan tarif Pasal 17 ayat […]
Got any book recommendations?
WA only