NEWS
-
Pemerintah Siapkan Insentif Pajak, ETF Emas Makin Menarik bagi Investor
Pemerintah membuka jalan bagi transaksi ETF emas untuk mendapat perlakuan pajak yang lebih ringan. Insentif ini dinilai dapat menjadi katalis bagi pengembangan pasar ETF emas sekaligus meningkatkan minat investor terhadap instrumen investasi berbasis emas. Pemerintah tengah membahas perlakuan pajak atas transaksi Electronic Gold Receipt (EGR) yang menjadi bagian dari pengembangan ETF emas di pasar modal […]
-
Negara Kaji Pengecualian Pajak Bagi EGR
Pemerintah tengah membahas perlakuan perpajakan atas transaksi Electronic Gold Receipt (EGR) seiring pengembangan produk Exchange Traded Fund (ETF) emas di pasar modal Indonesia. Seiring dengan peluncuran ETF di pasar modal, Senin (10/8), transaksi EGR diharapkan dapat memperoleh pengecualian pajak seperti transaksi di pasar modal. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pembahasan mengenai perlakuan pajak […]
-
Rumah Kontrakan Dipungut Pajak Mulai 2027? Ini Penegasan Terbaru DJP
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara soal rencana pemungutan pajak kepada pemilik rumah kontrakan pada 2027. DJP menegaskan belum ada usulan program kerja yang secara khusus menyasar pemilik rumah kontrakan atau properti sewa. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawati mengatakan penyusunan rencana program kerja DJP 2027 dilakukan dengan […]
-
Tunda Lagi Pungutan Pajak Marketplace
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara tiba-tiba mengumumkan penundaan implementasi pajak marketplace yang sudah berjalan pada 1 Agustus 2026. Ini merupakan kedua kalinya kebijakan tersebut ditunda. Pemerintah sebelumnya juga sempat menunda implementasi pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 0,5% melalui marketplace pada September 2025, setelah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 3/2025 pada Juni 2025. […]
-
Market Place Minta Pungut Pajak Tahun Depan
Pemerintah berniat baru memberlakukan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 melalui marketplace pada 1 November 2026. Kendati begitu, pelaku industri rupanya merasa belum siap dan meminta waktu lebih panjang. Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) mengusulkan implementasi baru dimulai Januari 2027. Ketua Umum idEA Budi Primawan mengatakan, usulan tersebut mempertimbangkan kesiapan sistem, aspek teknis, sosialisasi, serta kesiapan […]
WA only