NEWS
-

Sengketa Pajak RI Meledak, Ini 5 Masalah yang Paling Banyak Digugat
Sengketa perpajakan di Indonesia masih didominasi persoalan teknis pemeriksaan, pelaporan penghasilan hingga perbedaan penafsiran aturan pajak. Data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menunjukkan, terdapat lima isu utama yang paling banyak menjadi sumber sengketa antara wajib pajak dan otoritas pajak. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengungkapkan, berdasarkan data periode 2021 hingga triwulan III-2026, terdapat 73.394 […]
-

DJP Ungkap Alasan Pembalut Kena Pajak 11 Persen
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjelaskan alasan pembalut wanita masih dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) efektif sebesar 11 persen. Menurut DJP, pembalut termasuk barang kena pajak (BKP) yang dikategorikan sebagai barang nonmewah dan hingga saat ini belum memperoleh fasilitas pembebasan PPN. DJP menyebut pengenaan PPN terhadap pembalut mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku atas konsumsi […]
-

DJP Ungkap Pola Sengketa Pajak di Pengadilan, Ini yang Dominan
Ditjen Pajak (DJP) mencatat mayoritas sengketa pajak antara wajib pajak dan fiskus dalam beberapa tahun terakhir masih berkutat pada persoalan pengujian keterkaitan. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan dari total 39.537 sengketa di Pengadilan Pajak pada 2021 hingga kuartal III/2026, sebanyak 10.117 sengketa atau 25,59% di antaranya terkait metode dan teknik pengujian, termasuk teknik ekualisasi dan […]
-

DJP Petakan Sengketa Pajak, Pengujian Keterkaitan Paling Dominan
Ditjen Pajak (DJP) mencatat mayoritas sengketa pajak antara wajib pajak dan fiskus dalam beberapa tahun terakhir masih berkutat pada persoalan pengujian keterkaitan. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Jumat (6/11/2026). Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan dari total 39.537 sengketa di Pengadilan Pajak pada 2021 hingga kuartal III/2026, sebanyak 10.117 sengketa […]
-

Ada Pajak Minimum Global, Kemenkeu Kaji 3 Alternatif buat Insentif Investasi Asing
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menilai ada tiga alternatif skema insentif fiskal yang dapat diterapkan untuk tetap menarik minat investasi asing di tengah penerapan pajak minimum global atau global minimum tax (GMT) sebesar 15%. Sebagaimana diketahui, penerapan GMT membuat insentif fiskal seperti pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) Badan hingga 0% sulit dilakukan. Sebab, penerapan libur pajak hingga 100% […]
WA only