NEWS
-

Fiskus Ingatkan PKP Baru Jangan Terlambat Buat dan Unggah Faktur Pajak
Kanwil DJP Aceh mengingatkan pengusaha kena pajak (PKP) yang baru dikukuhkan agar memperhatikan ketentuan pembuatan faktur pajak, termasuk kelengkapan dan ketepatan waktunya. Penyuluh Pajak Kanwil DJP Aceh Susanto mengatakan faktur pajak harus dibuat secara lengkap dan tepat waktu. Selain itu, PKP perlu mengunggah e-Faktur paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. “Faktur pajak yang tidak lengkap, […]
-

Mengupas Arah Kebijakan Pajak Digital 9 November, Apa Dasarnya?
Pemerintah berencana memperluas pemungutan pajak dari aktivitas ekonomi digital mulai Senin (9/11/2026). Perbankan, perusahaan teknologi finansial atau fintech, hingga platform perdagangan elektronik, seperti Shopee, Lazada, dan GoTo disebut akan dilibatkan dalam mekanisme pemungutan dan penyetoran pajak. Rencana tersebut disampaikan Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Hashim Djojohadikusumo dalam rapat pimpinan nasional (rapimnas) […]
-

Pajak Digital Berpotensi Tambah Beban Pengembang Properti
Rencana penerapan pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi digital luar negeri dinilai berpotensi menambah beban operasional perusahaan pengembang properti. Namun, dampaknya terhadap industri properti diperkirakan belum signifikan karena penggunaan layanan digital dari penyedia luar negeri oleh pengembang masih terbatas. Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Real Estat Indonesia (DPP REI) Bambang Ekajaya mengatakan, sejumlah […]
-

Wah! Beli Hunian Mewah di PFII Bebas PPnBM dan PPh Pasal 22
Melalui Undang-Undang (UU) 6/2026, pemerintah juga menyiapkan insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII). Fasilitas yang diberikan berupa pengecualian pengenaan PPnBM. Pengecualian itudiberikan atas penyerahan kelompok hunian mewah kepada orang pribadi, badan, dan/atau kementerian/lembaga, yang berkegiatan usaha, bertugas, berkedudukan atau bertempat tinggal di PFII. “Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian […]
-

Penerimaan Secuil dan Konglomerat Masih Ogah Pulang, RI Tetap Pungut Pajak Minimum Global
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Ditjen Pajak Kemenkeu) menegaskan Indonesia tetap berkomitmen dalam penerapan pajak minimum global atau global minimum tax (GMT) meski dampaknya diproyeksikan rendah terhadap penerimaan dan repatriasi investasi pengusaha nasional dari luar negeri. Sebagaimana diketahui, Indonesia telah menerapkan GMT sehingga dapat memungut pajak tambahan (top-up tax) terhadap entitas grup perusahaan multinasional (PMN) […]
WA only