NEWS
-
Hingga 12 April, Sudah 11,1 Juta Wajib Pajak Lapor SPT Tahunan
Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025 mencapai 11,1 juta per 12 April 2026. “Progres pelaporan SPT Tahunan PPh untuk periode sampai dengan 12 April 2026 tercatat 11.112.624 SPT,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Inge Diana Rismawanti, dalam […]
-
Tak Sempat Sampaikan SPOP, WP Bisa Ajukan Penundaan
JAKARTA. Wajib pajak yang tidak dapat menyampaikan surat pemberitahuan objek pajak (SPOP) tepat waktu dapat mengajukan penundaan. Sesuai dengan ketentuan, wajib pajak idealnya harus menyampaikan kembali SPOP kepada Ditjen Pajak (DJP) maksimal 30 hari setelah tanggal diterimanya SPOP. Apabila ternyata wajib pajak tidak bisa menyampaikan kembali SPOP dalam jangka waktu tersebut maka bisa mengajukan penundaan. […]
-
Hingga 12 April, DJP Sudah Terima 11,11 Juta SPT Tahunan
JAKARTA. Ditjen Pajak (DJP) mencatat sebanyak 11,11 juta SPT Tahunan PPh tahun pajak 2025 telah disampaikan oleh wajib pajak hingga 12 April 2026. SPT Tahunan yang disampaikan utamanya berasal dari wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan catatan DJP, jumlah SPT Tahunan yang dilaporkan wajib pajak orang pribadi mencapai 10,83 juta SPT. “Pelaporan SPT Tahunan PPh untuk […]
-
Restitusi Pajak Sentuh Rp 300 Triliun, Menkeu Purbaya Soroti Potensi Kebocoran
JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat lonjakan signifikan permohonan restitusi pajak pada awal 2026. Hingga kuartal I-2026, nilai pengajuan sudah mencapai Rp 300 triliun, jauh melampaui proyeksi awal dan memicu kekhawatiran adanya kebocoran dalam proses pencairannya. Dari total tersebut, sekitar Rp 130 triliun telah dicairkan kepada wajib pajak. Angka pengajuan ini bahkan sudah melampaui estimasi pemerintah […]
-
Shopee Cs Wajib Pungut PPh Merchant, Ampuh Perluas Basis Pajak?
JAKARTA. Kementerian Keuangan akan menunjuk marketplace atau perusahaan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) seperti Shopee, Tokopedia, dan sejenisnya, sebagai pemungut pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,5% dari omzet bruto yang diterima dalam setahun oleh para pedagangnya. Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menjelaskan, pungutan tersebut tidak akan menimbulkan beban pajak […]
WA only