NEWS
-
Penerimaan Pajak dari Ekonomi Digital Tembus Rp 40,02 Triliun
DIREKTORAT Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat peneriman pajak dari sektor usaha ekonomi digital telah mencapai Rp 40,02 triliun per Juli 2025. Rincian penerimaan pajak itu meliputi pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebesar Rp 31,06 triliun, pajak atas aset kripto sebesar Rp 1,55 triliun dan pajak fintech peer-to-peer lending (P2P) sebesar […]
-
DJP: Pajak Fintech P2P Lending dan Kripto Tembus Rp 5,43 Triliun hingga Juli 2025
Penerimaan pajak dari bisnis financial technology (fintech) peer-to-peer (P2P) lending dan aset kripto mencapai Rp 5,43 triliun hingga akhir Juli 2025. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Rosmauli melaporkan bahwa kontribusi terbesar berasal dari pajak fintech P2P lending yang mencapai Rp 3,88 triliun. Secara rinci, penerimaan pajak fintech terdiri dari Rp […]
-
PPh 21 Pejabat Ditanggung Pemerintah, Kemenkeu: Masuk Belanja Pajak
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengategorikan PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) bagi pejabat negara sebagai belanja perpajakan. PPh Pasal 21 DTP bagi pejabat negara dikategorikan sebagai belanja perpajakan mengingat skema membuat pejabat selaku wajib pajak tidak perlu menanggung beban PPh. “PPh Pasal 21 DTP merupakan deviasi karena wajib pajak yang seharusnya menanggung pajak tidak lagi memiliki […]
-
DJP Himpun Pajak Ekonomi Digital Rp40 Triliun hingga Juli 2025
Ditjen Pajak (DJP) melaporkan realisasi penerimaan pajak dari sektor usaha ekonomi digital mencapai Rp40,02 triliun hingga 31 Juli 2025. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Rosmauli mengatakan penerimaan tersebut berasal atas 4 jenis pajak, yaitu PPN perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE), kripto, P2P lending atau fintech, dan pajak atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa […]
-
Ekonomi Digital Berkembang Pesat, DJP Siapkan Strategi Pajak Baru
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyiapkan strategi baru untuk memperluas basis penerimaan negara seiring pesatnya pertumbuhan ekonomi digital. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengungkapkan, pada 2024 lalu, transaksi ekonomi digital mencapai Rp 1.454 triliun atau tumbuh 6,6 persen. Angka itu jauh di atas pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) […]
WA only