NEWS
-
Restoran Tunggak Pajak, Pemkot Ancam Bakal Dipasang Spanduk Peringatan
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palembang menggalakkan penindakan terhadap penunggak pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan (PBB-P2) dan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) makanan dan minuman, seperti restoran dan kafe. Kabid Penagihan, Perencanaan dan Pembinaan Pendapatan Daerah Bapenda Palembang Betha Yudha mengatakan tim telah melakukan langkah tegas dengan memasang spanduk tanda belum melunasi […]
-
Jaring Kendaraan Mati Pajak Saat Razia, Pemprov Minta Lunasi di Tempat
Pemprov Kalimantan Timur melalui UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (PPRD) Kota Samarinda menggelar razia kepatuhan pajak kendaraan bermotor dan berhasil menjaring sedikitnya 1.181 unit mobil dan motor. Plh Kepala UPTD PPRD Kota Samarinda Muhammad Mada Sabena mengatakan operasi razia menyasar 2 jenis pelanggaran, yakni kendaran dengan kondisi mati pajak dan kendaraan yang masa pajaknya […]
-
Cuma Sebulan! Pemprov Adakan Lagi Diskon dan Pemutihan Pajak Kendaraan
Pemprov Sulawesi Selatan (Sulsel) meluncurkan program pembebasan sanksi denda dan diskon pokok pajak kendaraan bermotor (PKB). Sekretaris Bapenda Sulsel Andi Satriady Sakka mengatakan program keringanan pajak kendaraan ini hanya berlaku selama 1 bulan, mulai dari 1 hingga 30 Juni 2026. Oleh karena itu, seluruh warga Sulsel diimbau untuk segera memanfaatkan insentif pajak tersebut. “Langkah ini […]
-
Purbaya Bantah Kondisi APBN Picu Pelemahan Rupiah, Klaim Setoran Pajak Naik 22%
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membantah pengelolaan fiskal pemerintah menjadi sentimen negatif investor sehingga memicu pelemahan nilai tukar rupiah, yang kini sudah jatuh ke level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat (AS). Purbaya tidak menampik adanya berbagai kalangan yang menilai rupiah yang kian terdepresiasi ini disebabkan oleh kekhawatiran investor terhadap APBN. Namun, dia menyebut justru kinerja pengelolaan fiskal […]
-
DJP Blokir 36 Rekening WP yang Nunggak Pajak hingga Rp17 Miliar
Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Papua, Papua Barat, dan Maluku memblokir rekening milik 36 wajib pajak. Kepala Kanwil DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku Sekti Widihartanto mengatakanpemblokiran dilaksanakan dalam rangka menagih tunggakan pajak senilai Rp17,07 miliar. Nilai tersebut menunjukkan adanya potensi penerimaan yang perlu diamankan melalui penegakan hukum perpajakan yang konsisten dan berkesinambungan,” katanya, dikutip pada […]
WA only