Mindblown: a blog about philosophy.
-
Perdirjen Soal Pemeriksaan Bukper Tindak Pidana Pajak Terbit Tahun Ini
Ditjen Pajak (DJP) akan menerbitkan perdirjen mengenai pemeriksaan bukti permulaan (bukper) tindak pidana di bidang perpajakan pada tahun ini. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari rencana aksi DJP yang tertuang dalam Laporan Kinerja DJP 2023. Tata cara pemeriksaan bukper tindak pidana di bidang perpajakan sebetulnya sudah diatur dalam PMK 177/2022. Namun, belum ada perdirjen yang secara […]
-
Menakar Dampak Kenaikan Tarif PPN Jadi 12% Terhadap Penerimaan Negara
Pemerintah akan menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% pada tahun 2025. Penyesuaian tarif ini telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). “Tarif PPN yaitu sebesar 11% yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022; sebesar 12% yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025,” […]
-
Marak Penipuan yang Catut DJP, Kring Pajak Terima 96 Pengaduan
Ditjen Pajak (DJP) kembali mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati apabila menemukan modus penipuan yang mengatasnamakan otoritas. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Dwi Astuti mengatakan sejauh ini terdapat 96 kasus penipuan yang mengatasnamakan otoritas yang dilaporkan oleh wajib pajak melalui saluran Kring Pajak. Menurutnya, wajib perlu selalu waspada karena penipuan dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi. “Penipuan […]
-
Deadline 31 Maret 2024, 7,31 Juta Wajib Pajak Sudah Lapor SPT Tahunan
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melaporkan hingga 10 Maret 2024 sebanyak 7,31 juta Wajib Pajak (WP) telah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti menyampaikan jumlah WP yang melaporkan SPT bertambah pada tahun ini dari periode yang sama tahun lalu. “Sampai dengan 10 Maret 2024 total sudah […]
-
Berani Tak Lapor SPT Pajak? Siap-siap Masuk Penjara!
Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak orang pribadi akan berakhir pada 31 Maret 2024. Artinya, waktu yang tersedia tidak lama lagi bagi wajib pajak agar tidak terkena denda maupun pidana. Ketentuan mengenai sanksi ini diatur dalam Undang-Undang (UU) nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Terkait sanksi administratif, tercantum dalam Pasal […]
Got any book recommendations?
WA only