NEWS
-
Pajak Digital yang Dipungut per 9 November Meliputi Apa Saja?
Pemerintah bakal memungut pajak digital (digital taxation) mulai 9 November 2026 yang menyasar berbagai sektor, mulai dari perbankan hingga platform teknologi finansial (fintech). Pemungutan pajak ini ditujukan untuk mengoptimalkan penerimaan negara yang selama ini belum maksimal. Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Hashim Djojohadikusumo menjelaskan skema baru ini akan mewajibkan bank pemerintah, bank […]
-
5 Tahun Pungutan Pajak Kripto Rp2,18 T, Fintech Tembus Rp5,4 T
Penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital, khususnya atas transaksi kripto terus mengalami peningkatan di Indonesia, meskipun porsinya terbilang paling kecil dibanding sektor ekonomi digital lainnya. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat, penerimaan pajak dari transaksi aset kripto dalam lima tahun terakhir mencapai Rp2,18 triliun hingga September 2026. Terdiri dari akumulasi setoran sebesar Rp246,54 miliar […]
-
Apa Itu Pajak Digital pada Transaksi Perbankan? Cek Penjelasan Menurut Kemenkeu RI
Isu pajak digital kembali menjadi perhatian masyarakat menjelang November 2026. Perbincangan ini mencuat setelah Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menyampaikan rencana penerapan kebijakan digital taxation mulai 9 November 2026. Dalam pernyataannya, ia menyebut keterlibatan perbankan, perusahaan teknologi finansial (fintech), hingga platform perdagangan elektronik seperti Shopee, Lazada, dan GoTo. Informasi tersebut kemudian […]
-
DJP Hapus Sanksi Kurang Ungkap PPS, Berlaku hingga Desember 2027
Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026 memberikan ruang kepada wajib pajak untuk mengurangi sanksi administratif yang timbul akibat kekurangan pengungkapan harta dalam program pengungkapan sukarela (PPS). Fasilitas ini berlaku hingga akhir 2027 khusus bagi wajib pajak yang kurangmengungkapkan harta sehubungan dengan keikutsertaan dalam PPS kebijakan II. Adapun pengurangan sanksi yang diberikan adalah sebesar 100%, 50%, atau […]
-
DJP Tegaskan Tak Semua Transfer Bank Dikenai Pajak Digital
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan tidak semua aktivitas transfer bank dikenai pajak digital lewat skema Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN). Penjelasan ini merespons pernyataan Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Hashim Djojohadikusumo terkait rencana pemerintah menerapkan pajak digital pada 9 November 2026. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan […]
WA only