Pemerintah akan memperluas implementasi Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) pada November 2026. Kebijakan ini dinilai dapat meningkatkan efektivitas penerimaan negara, tetapi juga perlu memperhatikan dampaknya terhadap daya beli masyarakat. Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menilai, perluasan pemungutan pajak digital tidak boleh hanya berorientasi pada optimalisasi […]

Pemerintah akan memperluas keterlibatan lembaga keuangan dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi digital luar negeri melalui Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) pada November 2026. Kebijakan ini dinilai berpotensi memperluas basis pajak Indonesia. Namun, besaran tambahan penerimaan yang dapat diperoleh pemerintah masih belum dapat dipastikan. Direktur Eksekutif MUC Tax Research […]

Menteri Keuangan Suahasil Nazara membantah isu yang beredar terkait rencana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap setiap transfer antarbank maupun dompet digital (e-wallet) mulai 9 November 2026. “Saya ingin menegaskan di sini, tidak terdapat kebijakan pajak baru yang secara otomatis mengenakan PPN atas setiap transfer antarbank maupun dompet digital,” kata Suahasil dalam konferensi pers hasil […]

Rencana perluasan pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi digital luar negeri mulai 9 November 2026 berpotensi menambah biaya operasional perusahaan pengembang properti. Pasalnya, pengembang juga menggunakan sejumlah layanan digital dari penyedia luar negeri untuk mendukung kegiatan usaha, mulai dari perangkat lunak desain, manajemen proyek, hingga penyimpanan data berbasis cloud. Meski demikian, dampak kebijakan tersebut […]