Mindblown: a blog about philosophy.
-
Kebijakan Pajak 2022 Disetujui DPR, Tarif PPh Badan Bakal Naik Tipis
AMSTERDAM – Dewan Perwakilan Rakyat Belanda (Tweede Kamer der Staten-Generaal) menyetujui usulan APBN 2022, termasuk perubahan beberapa kebijakan pajak yang terkait dengan perusahaan multinasional. DPR menyetujui usulan APBN 2022 dari Pemerintah Belanda setelah dilakukan voting oleh para anggota DPR. Dalam APBN 2022 tersebut, setidaknya beberapa kebijakan pajak diubah dalam rangka pencegahan praktik penghindaran pajak. “Kebijakan […]
-
Heboh Jualan Online Tetap Dikenai Pajak, Ini Solusi dari DJP
Jakarta. Pekan lalu jagat dunia maya dibuat heboh dengan ‘surat cinta’ Ditjen Pajak (DJP) kepada seorang pelapak online untuk membayar tagihan pajak puluhan juta rupiah. DJP menyampaikan kegiatan ekonomi secara daring tidak menggugurkan kewajiban membayar pajak. Oleh karena itu, setiap pelapak online wajib mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku seperti mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan lapor SPT Tahunan. […]
-
Catat! WP Orang Pribadi yang Patuh Bayar Pajak Tak Perlu Ikut PPS
Jakarta. Wajib pajak orang pribadi yang sudah patuh melaporkan penghasilan dan membayar pajaknya tidak perlu mengikuti kebijakan II program pengungkapan sukarela (PPS). Kepala Kanwil DJP Jakarta Barat Suparno mengatakan bila wajib pajak orang pribadi hanya memiliki harta yang belum dilaporkan pada SPT tahunan tetapi sudah patuh melaporkan penghasilannya, maka yang perlu dilakukan wajib pajak orang […]
-
Ditagih Lapor SPT dan Bayar Denda, Pensiunan Tentara AS Tak Terima
Berlin. Otoritas pajak Kota Kusel negara bagian Rhineland-Palatinate, Jerman menagih pensiunan tentara Amerika Serikat (AS) untuk membayar dan melaporkan SPT PPh orang pribadi. Seorang personel Angkatan Udara AS, Matt Larsen, baru saja pensiun pada Juli 2021. Dia bertugas di bawah bendera NATO di Pangkalan Udara Ramstein, Jerman. Penerbang AS itu dibuat terkejut karena muncul surat […]
-
MK Tolak Uji Materi UU Pengadilan Pajak
JAKARTA, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atas uji materiel UU 14/2002 tentang Pengadilan Pajak. Merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 51/PUU-XIX/2021, pengujian atas Pasal 42 ayat (3) UU Pengadilan Pajak yang diajukan PT Sainath Realindo dipandang tidak beralasan menurut hukum. “Mahkamah menilai tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma mengenai penegakan hukum dan keadilan […]
Got any book recommendations?
WA only