NEWS
-
Ditjen Pajak: Pengurangan Sanksi Bukan Tax Amnesty
Fasilitas pengurangan atau penghapusan snaksi administrasi perpajakan yang diberikan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak melalui Program Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi (PSA), bukan pengampunan pajak atau Tax Amnesty. Ditjen Pajak, dalam Buku Panduan PSA, menegaskan bahwa memang ada kaitan terbatas dengan Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Dalam batang tubuhnya, KEP-239/PJ/2026, yang menjadi payung hukum fasilitas tersebut, mencakup […]
-
Ketika AI Menggerus Basis Pajak Tenaga Kerja
MELUASNYA penggunaan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), large language model (LLM), dan robotika canggih dalam rantai produksi global telah menggeser wacana automasi dari ranah efisiensi manajerial menuju krisis demokrasi fiskal. Di negara modern, penerimaan fiskal sangat bergantung pada perpajakan atas faktor produksi tenaga kerja manusia. Oleh karena itu, substitusi tenaga kerja oleh algoritma cerdas berpotensi […]
-
Ketergantungan Fiskal Daerah Capai 70%, Bappenas Dorong Penguatan Pajak Daerah
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyoroti masih tingginya tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Bappenas pun mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk memaksimalkan potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) guna memperkuat kemandirian fiskal secara berkelanjutan. Direktur Pemerintahan, Keuangan Daerah, dan Transfer ke Daerah Kementerian PPN/Bappenas, Anang Budi […]
-
BPK Temukan Masalah Piutang Pajak Daerahyang Berpotensi Tak Tertagih
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan piutang pajak daerah dan dana bergulir pada 22 pemda senilai Rp6,07 miliar yang berisiko tidak tertagih. BPK menjelaskan kondisi itu membuat pemda berpotensi tidak menerima kembali uang yang seharusnya masuk ke kas daerah, atau pemda tidak dapat memanfaatkan kembali uang tersebut. “Piutang atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih sebanyak […]
-
Bappenas: Daerah Kaya Ternyata BelumTentu Punya Rasio Pajak Tinggi
Daerah dengan aktivitas ekonomi besar belum tentu mampu mengumpulkan pajak daerah dalam proporsi yang tinggi. Laporan Analisis Capaian Indikator Local Tax Ratio Daerah yang disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas bersama SKALA mengungkapkan struktur ekonomi dan kemampuan pemerintah daerah mengoptimalkan basis pajak menjadi faktor yang memengaruhi capaian local tax ratio (LTR). Berdasarkan analisis periode 2014–2025, hubungan antara […]
WA only