Mindblown: a blog about philosophy.
-
Pajak Karbon Diberlakukan Tahun 2022, Biaya Produksi Industri Tekstil Berpotensi Naik
JAKARTA. Penerapan pajak karbon di tahun 2022 mendatang dinilai akan memberatkan kelangsungan usaha industri tekstil dan produk tekstil (TPT) Indonesia. Sebagai informasi, pemerintah akan memberlakukan pajak karbon pada 1 April 2022 dalam Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP). Pungutan pajak ini dikenakan terhadap badan yang bergerak di bidang pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara […]
-
Presidensi G-20, Indonesia Dorong Penurunan Tarif Perpajakan Vaksin
Indonesia mendorong penguatan rantai pasok serta penurunan tarif pajak dan kepabeanan atas vaksin Covid-19 di semua negara di dunia. Pesan ini akan disuarakan Indonesia melalui Presidensi G-20 pada tahun depan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan negara berkembang dan berpenghasilan rendah menghadapi tantangan yang lebih besar untuk mengakses vaksin Covid-19 ketimbang negara maju. Menurutnya, negara […]
-
Wamenkeu Minta E-Commerce Jadi Mitra Pemerintah Tingkatkan Pajak
Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara mengatakan, platform digital seperti platform belanja online (e-commerce) harus menjadi mitra pemerintah dalam menaikkan penerimaan pajak. Pasalnya, sejak 1,5 tahun terakhir, platform daring sudah mendominasi perekonomian. Hal ini membuat penerimaan pajak dari bisnis konvensional sedikit demi sedikit bergeser. “Saya ingin sampaikan platform digital seperti Grab, e-commerce yang lain, idealnya ikut jadi […]
-
Gencar Beri Insentif, Pemerintah Kehilangan Rp 270 Triliun Basis Pajak Tiap Tahunnya
Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah kehilangan basis pajak senilai Rp 230 triliun – Rp 270 triliun setiap tahunnya sejak tahun 2017. Hal ini disebabkan oleh beberapa insentif pajak yang diberikan pemerintah, termasuk tax holiday, mini tax holiday, pembebasan pajak impor barang/jasa tertentu, dan pembebasan bea masuk. “Sejak tahun 2017-2020, setiap tahunnya sekitar Rp 230 triliun – Rp 270 triliun […]
-
Investor Industri Tepung Telur Perlu Insentif Pajak
JAKARTA — Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menilai perlu adanya insentif fiskal berupa keringanan perpajakan dalam mendukung pembangunan industri tepung telur di Indonesia. Pasalnya, Indonesia belum memiliki sama sekali industri tepung telur sehingga diperlukan upaya lebih untuk menarik minat investor. Direktur Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan, Kemenperin, Supriadi, mengatakan, pihaknya mengusulkan agar industri tepung telur bisa mendapatkan fasilitas tax […]
Got any book recommendations?
WA only