NEWS
-
Realisasi Pendapatan Negara di Sumbar Capai Rp5,99 Triliun per September 2025
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatra Barat mencatat realisasi pendapatan negara di wilayah Sumbar Rp5,99 triliun sampai 30 September 2025, setara 77,86% dari target APBN tahun 2025 sebesar Rp7,68 triliun. Kepala Kanwil DJPb Sumbar Muhammad Dody Fachrudin mengatakan angka ini menunjukkan pendapatan negara di Ranah Minang tumbuh positif sebesar 15,2% dibanding periode yang […]
-
Ditjen Pajak Bisa Intip Data Uang Elektronik Mulai 2026
Langkah Direktorat Jendral (Ditjen) Pajak mengejar sektor ekonomi informal makin terang. Mulai Tahun depan informasi keuangan yang dipertukarkan secara otomatis antarnegara atau Automatic Exchange of Information (AEoI) akan di perluas. Perluasan ini mencakup rekening produk uang elektronik dan mata uang digital bank sentral alias central bank digital currency (CBDC). Langkah ini merupakan bagian dari implementasi […]
-
PMK Digodok! E-Money dan Mata Uang Digital Bakal Masuk Data Pajak Global Mulai 2026
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan bahwa mulai tahun data 2026, informasi keuangan yang dipertukarkan secara otomatis antarnegara (Automatic Exchange of Information / AEOI) akan diperluas. Perluasan ini mencakup rekening produk uang elektronik (e-money) dan mata uang digital bank sentral (Central Bank Digital Currency / CBDC). Langkah ini merupakan bagian dari implementasi Amendments to […]
-
8 Kelompok Wajib Pajak yang Bisa Hapus NPWP Berdasarkan Aturan DJP
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kembali menetapkan aturan baru terkait penghapusan nomor pokok wajib pajak (NPWP). Kini, wajib pajak dapat mengajukan penghapusan NPWP apabila sudah tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan. Ketentuan ini resmi tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-7/PJ/2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib […]
-
Gugatan Tidak Jelas, MK Tolak Uji Materiil atas Pajak Pensiun
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan pengujian materiil yang diajukan atas ketentuan pajak atas pensiun dalam UU PPh s.t.d.t.d UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Hakim Konstitusi Arsul Sani mengatakan pemohon dalam Permohonan Nomor 170/PUU-XXIII/2025 tidak mampu menyusun permohonan dengan cermat. “Hal tersebut terlihat dari adanya ketidakkonsistenan dan kekeliruan dalam penyebutan norma undang-undang yang dimohonkan […]
WA only