NEWS
-
8 Kelompok Wajib Pajak yang Bisa Hapus NPWP Berdasarkan Aturan DJP
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kembali menetapkan aturan baru terkait penghapusan nomor pokok wajib pajak (NPWP). Kini, wajib pajak dapat mengajukan penghapusan NPWP apabila sudah tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan. Ketentuan ini resmi tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-7/PJ/2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib […]
-
Gugatan Tidak Jelas, MK Tolak Uji Materiil atas Pajak Pensiun
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan pengujian materiil yang diajukan atas ketentuan pajak atas pensiun dalam UU PPh s.t.d.t.d UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Hakim Konstitusi Arsul Sani mengatakan pemohon dalam Permohonan Nomor 170/PUU-XXIII/2025 tidak mampu menyusun permohonan dengan cermat. “Hal tersebut terlihat dari adanya ketidakkonsistenan dan kekeliruan dalam penyebutan norma undang-undang yang dimohonkan […]
-
Gali Potensi Pajak Membangun Sendiri, Fiskus Lakukan Penyisiran
Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sambas melaksanakan kegiatan edukasi PPN kegiatan membangun sendiri (KMS) melalui penyisiran secara langsung di Kabupaten Sambas. Dalam penyisiran itu, terdapat 5 bangunan yang masih dalam tahap pembangunan dan memiliki luas bangunan lebih dari 200 meter persegi. Berdasarkan PMK 61/2022, 5 bangunan tersebut masuk dalam kriteria KMS yang dikenai […]
-
Reformasi Pajak, Nigeria Dongkrak Bagi Hasil PPN untuk Negara Bagian
Pemerintah Nigeria bakal melaksanakan reformasi pajak secara besar-besaran mulai 2026. Ketua Komite Presidensial Bidang Kebijakan Fiskal Taiwo Oyedele mengatakan salah satu aspek yang direformasi adalah porsi bagi hasil PPN untuk negara bagian. Mulai tahun depan, porsi bagi hasil PPN untuk negara bagian naik dari 50% menjadi 55%. “Kita juga harus mendorong akuntabilitas yang lebih baik, […]
-
Resmi! Pemerintah Bebaskan Pajak Pegawai Travel, Hotel hingga Restoran
Pemerintah resmi memberikan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) atau pembebasan pajak karyawan yang bekerja di sektor pariwisata. Pemberian insentif itu dilakukan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 72/2025 yang merupakan perubahan atas PMK 10/2025. Kebijakan tersebut menambahkan sektor pariwisata sebagai penerima fasilitas fiskal PPh 21 DTP, di samping empat sektor padat karya […]
WA only