NEWS

  • Realisasi Pajak Sektor Digital Capai Rp8,68 Triliun di Semester I

    Realisasi Pajak Sektor Digital Capai Rp8,68 Triliun di Semester I

    Ditjen Pajak (DJP) mencatat penerimaan pajak dari sektor digital pada semester I/2026 senilai Rp8,68 triliun. Jumlah itu terdiri atas penerimaan PPN PMSE senilai Rp6,34 triliun, pajak kripto Rp205 miliar, P2P lending atau fintech Rp695,84 miliar, dan pajak atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (pajak SIPP) Rp1,44 triliun. “Kami berharap kepatuhan […]

  • DJP Raup Rp 7,19 Triliun dari Pajak Pinjaman Daring dan Kripto

    DJP Raup Rp 7,19 Triliun dari Pajak Pinjaman Daring dan Kripto

    Penerimaan pajak dari bisnis financial technology (fintech) peer-to-peer (P2P) lending dan aset kripto mencapai Rp 7,19 triliun hingga akhir Juni 2026. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Inge Diana Rismawanti melaporkan bahwa kontribusi terbesar berasal dari pajak fintech P2P lending yang mencapai Rp 5,1 triliun. “Kami berharap kepatuhan pelaku […]

  • DJP: SE-9/PJ/2026 untuk Sederhanakan Prosedur Permintaan Data Keuangan

    DJP: SE-9/PJ/2026 untuk Sederhanakan Prosedur Permintaan Data Keuangan

    Ditjen Pajak (DJP) menegaskan proses meminta informasi dan/atau bukti atau keterangan (IBK) kepada lembaga keuangan untuk kepentingan perpajakan merupakan hal yang lazim dilakukan. Dirjen Pajak Bimo Wijanto menjelaskan Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-9/PJ/2026 diterbitkan dalam rangka memperkuat tata kelola dan pelaksanaan permintaan IBK keuangan bagi internal DJP sehingga prosedurnya makin efisien dan efektif. “Itu […]

  • DJP: Permintaan Data Keuangan ke Bank Sudah Praktik Lazim

    DJP: Permintaan Data Keuangan ke Bank Sudah Praktik Lazim

    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan kewenangan meminta informasi, bukti, atau keterangan (IBK) keuangan kepada lembaga keuangan untuk kepentingan perpajakan bukan merupakan kebijakan baru. Melalui Surat Edaran (SE) Nomor SE 9/PJ/2026, DJP hanya memperkuat tata kelola internal agar proses permintaan informasi keuangan berlangsung lebih efisien. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan surat edaran tersebut diterbitkan untuk […]

  • Industri Baja Mendukung Penertiban Pajak

    Industri Baja Mendukung Penertiban Pajak

    Kalangan industri baja menilai penegakan kepatuhan perpajakan terhadap seluruh usaha menjadi salah satu kunci untuk menciptakan persaingan yang sehat. Langkah tersebut juga di yakini dapat memperkuat daya saing produsen baja nasional ditengah tekanan kelebihan kapasitas baja global dan derasnya arus impor. Direktur Eksekutif Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia atau Indonesian Iron and Steel Industry […]

WhatsApp WA only