NEWS
-
Kinerja Fiskal Semester II Diramal Tertekan, Subsidi dan Penerimaan Pajak Jadi Risiko
Kinerja fiskal pemerintah pada semester II 2026 diperkirakan menghadapi sejumlah tekanan, mulai dari meningkatnya beban subsidi energi, potensi pelemahan penerimaan pajak, hingga kenaikan ongkos pembiayaan akibat meningkatnya persepsi risiko terhadap Indonesia. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, perbaikan kinerja fiskal pada semester I berpotensi tidak berlanjut sepenuhnya pada paruh […]
-
Restitusi Pajak Belum Cair, Terbanyak Menumpuk di Wajib Pajak Kaya
Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Wajib Pajak Besar menjadi unit dengan saldo utang kelebihan pembayaran pendapatan atau utang restitusi pajak terbesar di Indonesia pada 2025. Berdasarkan Laporan Keuangan DJP Tahun 2025 Audited, nilai utang restitusi yang tercatat di Kanwil DJP Wajib Pajak Besar mencapai Rp 26,38 triliun per 31 Desember 2025. Angka tersebut […]
-
Kapan SKPKPP dan SPMKP Diterbitkan? Begini Ketentuannya
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 81/2024 memuat aturan yang jelas mengenai jangka waktu penerbitan surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (SKPKPP) dan surat perintah membayar kelebihan pajak (SPMKP). Sesuai dengan Pasal 157 ayat (4) PMK 81/2024, SKPKPP atas lebih bayar PPh, PPN, PPnBM, pajak penjualan, dan/atau pajak karbon harus diterbitkan maksimal 1 bulan sejak penerbitan produk […]
-
Fiskus Evaluasi Pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi dari Instansi Daerah
Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Pasir Pangarayan menggelar kegiatan edukasi wajib pajak instansi pemerintah pusat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu pada 14 Juli 2026. Kegiatan edukasi ini merupakan langkah konkret tindak lanjut dari Diseminasi Compliance Improvement Plan (CIP) yang dicanangkan oleh DJP guna meningkatkan kepatuhan dan tata kelola perpajakan instansi pemerintah. […]
-
CITA: SP2DK Berpotensi Jadi Andalan DJP Kejar Target Pajak
Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (Cita) Fajry Akbar menilai berbagai langkah yang ditempuh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menggenjot penerimaan belum cukup kuat untuk menutup potensi kekurangan penerimaan (shortfall) pajak pada 2026. Berdasarkan perhitungannya menggunakan realisasi penerimaan hingga Juni 2026, masih terdapat potensi shortfall penerimaan pajak sebesar Rp 141 triliun hingga Rp 188 […]
WA only