NEWS
-
DJP Larang Rekam Pembahasan SP2DK, Pakar: Terlalu Berlebihan
Kebijakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang melarang wajib pajak merekam pembahasan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) secara daring menuai kritik. Konsultan pajak menilai aturan tersebut berpotensi menciptakan ketimpangan posisi antara fiskus dan wajib pajak serta dapat menggerus kepercayaan dan kepatuhan sukarela. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melarang wajib pajak merekam proses […]
-
DJP Kirim Email ke 317.923 WP, Termasuk Buat yang ‘Menihilkan’ SPT
Ditjen Pajak (DJP) telah mengirimkan sebanyak 317.923 email yang berisikan imbauan untuk membetulkan SPT Tahunan kepada wajib pajak hingga Juli 2026. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan imbauan ini diberikan terutama untuk wajib pajak yang mengisi fasilitas pajak atau kredit pajak yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Nanti, status SPT wajib […]
-
DJP Validasi Hasil Pengumpulan Data dengan 5 Parameter Kualitas
Data yang dikumpulkan oleh Ditjen Pajak (DJP) melalui kegiatan pengumpulan data (KPD) akan divalidasi sesuai dengan ketentuan pada Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-8/PJ/2026. Validasi data dilakukan melalui validasi kebenaran material dan formal dengan mempertimbangkan 5 parameter dimensi kualitas, yakni completeness, validity, timeliness, uniqueness, dan consistency. “KPD adalah kegiatan yang dilakukan pegawai DJP untuk mengumpulkan […]
-
DJP Teliti SPT Tahunan, Termasuk yang Hapus Bupot di Coretax
Ditjen Pajak (DJP) masih meneliti kebenaran isi SPT Tahunan, termasuk SPT wajib pajak yang diduga menghapus data bukti potong (bupot). Topik ini menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Rabu (29/7/2026). Karena penelitian terhadap SPT tersebut masih berlangsung, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Inge Diana Rismawanti belum bisa mengungkapkan hasil yang ditemukan […]
-
SKPKB 2025 Tembus Rp104 Triliun, Mayoritas Tak Disetujui WP
Ditjen Pajak (DJP) menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB) dan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan (SKPKBT) sebanyak 268.245 surat dengan total nilai ketetapan Rp104,36 triliun dan US$8,68 miliar sepanjang 2025. Dari total nilai ketetapan tersebut, nilai ketetapan yang tidak disetujui wajib pajak mencapai Rp74,47 triliun dan US$8,61 miliar. Artinya, sekitar 71,35% nilai ketetapan […]
WA only