NEWS
-
Restitusi PKP Berisiko Rendah Diperketat, DJP Ungkap Alasannya
Ditjen Pajak (DJP) menjelaskan penyebab makin ketatnya restitusi dipercepat bagi pengusaha kena pajak (PKP) berisiko rendah. Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 28/2026, ditegaskan kriteria sebagai PKPberisiko rendah terpenuhi bila 80% dari total penyerahan PKP dimaksud adalah ekspor BKP/JKP, penyerahan BKP/JKP kepada pemungut PPN, dan/atau penyerahan BKP/JKP yang tidak dipungut PPN. Kepala Subdirektorat Peraturan PPN Industri […]
-
Syarat Permohonan PSA Tak Lengkap? DJP Bakal Kembalikan Permohonan
Wajib pajak perlu memperhatikan persyaratan pengajuan permohonan penghapusan sanksi administrasi (PSA). Sebab, Ditjen Pajak (DJP) tidak akan mempertimbangkan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan. Konsekuensinya, dirjen pajak tidak akan menerbitkan surat keputusan atas permohonan tersebut. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 26 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 118/2024. “Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat […]
-
DJP Batasi Pengajuan Pengurangan Sanksi 2 Kali? Begini Ketentuannya
Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan sanksi administrasi (PSA) hingga maksimal 2 kali. Batasan tersebut berlaku untuk satu surat ketetapan pajak (SKP) atau surat tagihan pajak (STP). Kendati demikian, kesempatan untuk mengajukan kembali permohonan PSA atas STP atau SKP yang sama tidak diberikan tanpa batasan. Sesuai dengan ketentuan, wajib pajak dapat mengajukannya maksimal 3 bulan […]
-
Pemerintah Perluas Insentif Pajak, 13 Juta Pekerja Akan Bebas PPh pada 2027
JAKARTA. Pemerintah akan memperluas insentif pajak bagi pekerja dengan penghasilan bruto maksimal Rp 10 juta per bulan pada tahun 2027. “Itu kan (pekerja) di bawah (bergaji) Rp 10 juta ada sekitar 13 juta orang,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kepada awak media di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (9/11/2026). Airlangga menambahkan, sebanyak 13 juta […]
-
Pajak Digital Berlaku Hari Ini, DJP Pastikan Tak Ada Pungutan Ganda
Pemerintah resmi memungut pajak digital (digital taxation) yang menyasar berbagai sektor, mulai dari perbankan hingga platform teknologi finansial (fintech) mulai hari ini (9/11). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Inge Diana Rismawanti menjelaskan pemungutan tersebut berupa Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN). Sistem tersebut merupakan langkah […]
WA only