NEWS
-
TKD Dipangkas, Belanja Negara Sumsel Semester I/2026 Turun 4,58%
Realisasi pendapatan negara di Sumatra Selatan (Sumsel) hingga akhir Juni 2026 baru mencapai 40,19% dari target. Pada periode yang sama, belanja negara tercatat mengalami kontraksi 4,58% secara tahunan. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumsel mencatat pendapatan negara hingga 30 Juni 2026 sebesar Rp7,95 triliun atau 40,19% dari target. Meski demikian, nilainya masih tumbuh 17,87% dibandingkan periode […]
-
Cara Ajukan Pengurangan Pokok PBB bagi WP Orang Pribadi di DKI Jakarta
PEMPROV DKI Jakarta memberikan pengurangan pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) untuk sejumlah objek pajak. Pengurangan tersebut diberikan melalui Kepgub DKI Jakarta 857/2025 s.t.d.d Kepgub DKI Jakarta 458/2026. Melalui keputusan tersebut, Pramono memberikan pengurangan pokok PBB-P2 di antaranya untuk objek PBB-P2 (seperti rumah) yang dimiliki oleh wajib pajak orang pribadi yang berpenghasilan […]
-
PMK 49/2026: PPN Transaksi Digital Luar Negeri Lewat SPP-TDLN
Menteri keuangan resmi menerbitkan tata cara pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap transaksi digital luar negeri melalui sistem baru. Sistem yang dimaksud adalah sistem pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri (SPP-TDLN). Tata cara tersebut telah dimuat dalam PMK 49/2026. Selain aturan pelaksana dari Perpres 68/2025, PMK ini juga wujud dari kewenangan menteri keuangan dalam Pasal 32A ayat […]
-
Target Penerimaan Pajak Terancam Meleset, Ditjen Pajak Kerahkan Berbagai Jurus
Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggenjot berbagai langkah strategis pada paruh kedua 2026 untuk mengejar target penerimaan negara yang terancam meleset. Langkah ini ditempuh setelah pemerintah memperkirakan penerimaan pajak tahun ini hanya mencapai Rp 2.310,8 triliun atau sekitar 98% dari target APBN 2026 sebesar Rp 2.357,7 triliun. Dengan demikian, potensi shortfall diperkirakan mencapai […]
-
Omzet Tembus Rp4,8 Miliar Tengah Tahun, Kapan WP Wajib Jadi PKP?
Pengusaha yang omzetnya dalam satu tahun buku telah melebihi Rp4,8 miliar wajib mengajukan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Untuk itu, pengusaha perlu memperhatikan batas waktu pengajuannya. Kring Pajak menjelaskan kewajiban wajib pajak untuk dikukuhkan sebagai PKP timbul jika sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto pengusaha telah melebihi […]
WA only