NEWS
-
Sah! Purbaya Beri Imbalan Pemungut Pajak Transaksi Digital Luar Negeri
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2026 yang mengatur tata cara pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap transaksi digital luar negeri. PMK yang berlaku sejak 20 Juli 2026 itu mempertegas penyelenggara sistem pemungutan pajak atas transaksi digital di luar negeri (SPP-TLDN) adalah badan hukum yang telah ditetapkan […]
-
DJP Ungkap Penyebab Restitusi Pajak Melonjak Signifikan pada 2025
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengembalikan kelebihan pembayaran pajak atau restitusi pajak kepada wajib pajak senilai Rp 361,15 triliun sepanjang tahun anggaran 2025. Nilai tersebut meningkat 35,94% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang sebesar Rp 265,67 triliun. Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2025, kenaikan pengembalian pendapatan pajak tersebut tidak hanya berasal dari restitusi rutin, tetapi juga […]
-
Bank Dunia: Jejak Transaksi Bank Bikin Perusahaan Sulit Sembunyikan Pajak
Bank Dunia alias World Bank meyakini perluasan akses masyarakat dan pelaku usaha terhadap layanan perbankan dapat menjadi salah satu strategi efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia. Menurut lembaga tersebut, semakin banyak perusahaan yang terhubung dengan sistem keuangan formal, semakin kecil peluang mereka melakukan penggelapan pajak. Temuan itu tertuang dalam laporan Indonesia: Unlocking Businesses’ Tax […]
-
Edukasi Pengurus KDMP soal PPh Final 0,5%, Fiskus Adakan Kelas Pajak
Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Benteng menyelenggarakan kegiatan kelas pajak bagi pengurus Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Kabupaten Kepulauan Selayar pada 22 Juli 2026. Kelas pajak diadakan untuk meningkatkan pemahaman pengurus koperasi perihal hak dan kewajiban pajak, khususnya pemanfaatan fasilitas tarif PPh final 0,5% bagi pelaku usaha yang memenuhi kriteria UMKM, seperti Koperasi. […]
-
Pemda Pasang Spanduk Peringatan, Sasar WP yang Nunggak PBB Menahun
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palembang, Sumatera Selatan, gencar memasang stiker dan spanduk tanda peringatan di sejumlah objek pajak yang belum melunasi tunggakan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Kepala Bapenda Kota Palembang Jamiah Hariyanti mengatakan langkah tersebut dilakukan karena wajib pajak tidak kunjung melunasi tunggakan PBB-P2, padahal sudah diberikan surat peringatan. Pemasangan […]
WA only