NEWS
-
Ditjen Pajak Pantau Flexing Warga di Medsos: Itu Informasi buat Kami…
JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memantau aktivitas masyarakat di media sosial, termasuk unggahan yang memperlihatkan gaya hidup mewah atau flexing. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan, unggahan tersebut dapat menjadi informasi awal bagi DJP untuk menelusuri kesesuaian antara harta yang dimiliki seseorang dan penghasilan yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) […]
-
Program Dibiayai Pajak, BGN Akan Grading Dapur MBG
JAKARTA. Badan Gizi Nasional (BGN) akan melakukan penilaian atau grading terhadap satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur makan bergizi gratis (MBG). Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN Prima Yosephine Berliana Tumiur Hutapea mengatakan kegiatan grading ini difokuskan pada dapur MBG yang terletak di daerah dengan jumlah dapur melewati kapasitas maksimal pelayanan kepada penerima […]
-
DJP Tegaskan Restitusi Pajak Tak Bisa Asal Cair, Ini Alasannya
Ditjen Pajak (DJP) menegaskan pencairan restitusi pajak harus dilakukan secara hati-hati serta melewati serangkaian tahap penelitian dan pemeriksaan terlebih dahulu. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Selasa (10/11/2026). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Inge Diana Rismawanti mengatakanlangkah tersebut bukan untuk menyulitkan wajib pajak, tetapi memastikan restitusi pajak tepat sasaran […]
-
Pajak Digital Berlaku Mulai Hari Ini, Transfer-Remitansi Tak Kena PPN
Jakarta. Sistem Pemungutan Pajak Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) mulai berlaku hari ini, Senin (9/11/2026). Namun, penerapan skema ini tidak berarti seluruh transaksi luar negeri, termasuk transfer dana dan remitansi melalui bank, otomatis dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan SPP-TDLN bukan merupakan jenis pajak baru. Skema tersebut merupakan mekanisme […]
-
Pengadilan Pajak Beralih ke MA, Sengketa Diharapkan Lebih Cepat Tuntas
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendukung transisi menuju penyatuan atap Pengadilan Pajak di bawah Mahkamah Agung (MA). Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan bahwa Menteri Keuangan Suahasil Nazaramendorong kesiapan transisi tersebut guna mencegah timbulnya kendala dalam pelayanan di Pengadilan Pajak. “Pak menteri kami [Suahasil] sudah sangat paham dan justru mendorong kesiapan transisi supaya bisa tidak terlalu bermasalah, baik […]
WA only