Mindblown: a blog about philosophy.
-
Bappebti Minta Pajak Kripto Dievaluasi, DJP Buka Suara
Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan buka suara terkait permintaan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) untuk mengevaluasi penerapan pajak kripto. Permintaan evaluasi itu dikarenakan industri kripto dianggap masih baru dan masih butuh berkembang, sehingga perlu ruang untuk tumbuh. Bappebti berpendapat, pengenaan pajak seharusnya dilakukan saat industri itu sudah maju. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan […]
-
Kantongi Pajak Kripto Rp 506,4 Miliar, DJP Buka Suara soal Permintaan Evaluasi
Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan buka suara soal permintaan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) untuk mengevaluasi penerapan pajak kripto. Permintaan evaluasi ini dilakukan lantaran industri kripto dianggap masih baru dan butuh berkembang. Bappebti menilai pengenaan pajak kripto seharusnya dilakukan saat industri bersangkutan sudah maju. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP.Kementerian Keuangan Dwi […]
-
Ekonomi Global Belum Menentu, Begini Prospek Penerimaan Pajak Korporasi
JAKARTA. Pengusaha mengharapkan penerimaan pajak korporasi meningkat setelah Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Adapun, setoran PPh badan Januari 2024 mencatatkan penurunan 11% year-on-year. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani menyampaikan, dari sisi domestik, dunia usaha sudah dapat memantapkan rencana-rencana operasional dan pengembangan usaha. Kendati begitu, unsur ketidakpastian dari sisi eksternal masih tinggi akibat […]
-
Revisi Aturan Ekspor Segera Diteken, Jokowi Siap Bagikan Pajak 0%
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 123 Tahun 2015 perihal pajak ekspor. Dia mengatakan revisi aturan tersebut sudah diajukan ke Presiden Joko Widodo dan tinggal diteken. “Sudah diajukan ke Bapak Presiden, mungkin secepatnya (terbit),” kata Susiwijono di The Langham Jakarta, Rabu (28/2/2024). Revisi PP Nomor 123 Tahun 2015 merupakan […]
-
Ketentuan Terbaru Tarif Pajak Daerah di Kota Semarang, Cek di Sini
Pemkot Semarang, Jawa Tengah mengatur kembali aturan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). Pengaturan kembali tersebut dilakukan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang 10/2023. Perda tersebut diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan dalam UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Beleid tersebut berlaku mulai 1 Januari 2024. Berlakunya beleid ini akan sekaligus menggantikan […]
Got any book recommendations?
WA only