NEWS
-
Belanja Perpajakan 2027 Capai Rp632 T, Manufaktur Dapat Porsi Terbesar
Belanja perpajakan pada tahun depan diproyeksikan mencapai Rp632 triliun, tumbuh 9,6% dibandingkan dengan proyeksi belanja perpajakan tahun ini. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Rabu (19/8/2026). Belanja perpajakan sendiri timbul akibat penerimaan pajak yang tidak dipungut karena adanya deviasi dari ketentuan umum perpajakan. Adapun perkembangan nilai belanja perpajakan turut mencerminkan […]
-
Insentif Kendaraan Listrik Dilanjutkan, Pasar EV Dinilai Bakal Makin Ngebut
Rencana pemerintah melanjutkan insentif kendaraan listrik mendapat respons positif dari pelaku industri. Meski dinilai belum otomatis mengerek penjualan, insentif tetap dipandang sebagai salah satu stimulus penting untuk memperkuat pasar kendaraan listrik (EV) di Indonesia. Sales & Channel Development Director Geely Auto Indonesia Constantinus Herlijoso mengatakan, dampak insentif terhadap penjualan EV akan bergantung pada kondisi pasar. […]
-
Fiskus Edukasi Bendahara Soal Pajak yang Melekat di Belanja Pemerintah
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sorong mengadakan kegiatan edukasi perpajakan secara hybrid yang diikuti oleh bendahara atau penanggung jawab keuangan dari 21 unit instansi pemerintah pusat pada 12 Agustus 2026. Kepala KPP Pratama Sorong Teddy Ferdian mengatakan kegiatan edukasi perpajakan ini merupakan bagian dari upaya otoritas pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, khususnya dari instansi […]
-
Pemerintah Jaga Defisit RAPBN 2027 di Bawah 3%, Andalkan Penerimaan Pajak
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan strategi pembiayaan secara hati-hati untuk menutup defisit anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 yang mencapai Rp 671,2 triliun. Defisit tersebut setara dengan 2,40% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Meski belanja negara dirancang tetap ekspansif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerintah memastikan defisit anggaran tetap berada di […]
-
DJP Tegaskan PPh Uang Kontrakan Bukan Pajak Baru, Tarifnya 10%
Ditjen Pajak (DJP) menegaskan pajak penghasilan (PPh) atas penghasilan dari rumah kontrakan bukanlah jenis pajak baru yang akan diberlakukan mulai 2027. Penyuluh Pajak Madya Kanwil DJP Jakarta Pusat Dian Anggraeni mengatakan penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan telah dikenai PPh final berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 34/2017 yang berlaku sejak 2 Januari 2018. “Kalau berbicara pajak […]
WA only