NEWS
-
Relaksasi SPT Belum Dongkrak Kepatuhan
Pemerintah telah memperpanjang batas waktu pelaporan SPT Tahunan PPh Badan hingga akhir Mei 2026. Tapi perpanjangan ini belum memberikan dampak signifikan terhadap jumlah pelaporan. DJP mencatat dalam kurun 30 April hingga 17 Mei 2026, total SPT yang masuk bertambah 1,71% dari 13,06 juta menjadi 13,28 juta SPT. Penambahan terbesar tetap berasal dari segmen wajib pajak […]
-
Indonesia Peringkat Satu Transparansi Belanja Pajak
INDEKS Transparansi Belanja Perpajakan Global alias Global Tax Expenditures Transparency Index (GTETI) merilis skor transparansi belanja pajak negara-negara di dunia. Indonesia menempati peringkat pertama mengalahkan sejumlah negara maju, seperti Korea Selatan, Belanda, dan Jerman. Berdasarkan penilaian yang dirilis pada 11 Mei 2026, skor laporan belanja perpajakan Indonesia meraih posisi teratas dari 116 negara. Mengutip laman […]
-
Indonesia Ungguli Negara Maju dalam Transparansi Insentif Perpajakan
JAKARTA. Indonesia berhasil meraih posisi teratas dalam Global Tax Expenditures Transparency Index (GTETI) 2026, menjadikannya negara dengan transparansi insentif perpajakan terbaik di dunia. Dalam pemeringkatan tersebut, Indonesia unggul dari sejumlah negara maju seperti Korea Selatan, Australia, Kanada, Jerman, Belanda, hingga Prancis. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut capaian tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola […]
-
Indonesia Peringkat Satu Transparansi Belanja Pajak
INDEKS Transparansi Belanja Perpajakan Global alias Global Tax Expenditures Transparency Index (GTETI) merilis skor transparansi belanja pajak negara-negara di dunia. Indonesia menempati peringkat pertama mengalahkan sejumlah negara maju, seperti Korea Selatan, Belanda, dan Jerman. Berdasarkan penilaian yang dirilis pada 11 Mei 2026, skor laporan belanja perpajakan Indonesia meraih posisi teratas dari 116 negara. Mengutip laman […]
-
Ingin Kreditkan PPN dalam PIB? Begini Cara Tarik Datanya
JAKARTA. Selain faktur pajak umum, pengusaha kena pajak (PKP) juga dapat menggunakan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak sebagai dasar pengkreditan pajak masukan. Merujuk Pasal 62 PER-11/PJ/2025, ada 27 jenis dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak, salah satunya pemberitahuan impor barang/PIB. PIB bisa digunakan untuk mengkreditkan pajak masukan dari barang impor. […]
WA only