NEWS
-
BPS Tegaskan Data Sensus Ekonomi 2026 Tak Dipakai untuk Pajak
JAKARTA. Badan Pusat Statistik (BPS) menjamin data yang dikumpulkan dari pelaku usaha pada Sensus Ekonomi 2026 tidak akan digunakan untuk kepentingan perpajakan. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan kerahasiaan data pelaku usaha dilindungi oleh UU 27/2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). “Data yang Bapak dan Ibu isikan melalui kuesioner akan kami jaga kerahasiaannya dan […]
-
Bersiap! Pungutan Pajak Marketplace Mulai Berlaku Juli 2026
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menargetkan implementasi kebijakan pemungutan pajak melalui marketplace mulai berlaku pada Juli 2026. Saat ini, pemerintah tengah memasuki tahap akhir persiapan dengan melibatkan pelaku industri digital agar proses transisi dapat berjalan dengan baik. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan bahwa seluruh perangkat regulasi yang diperlukan untuk menjalankan kebijakan tersebut […]
-
DJP Beberkan Nilai Kontribusi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak
Ditjen Pajak (DJP) memperinci kontribusi dari kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap penerimaan pajak dalam tahun berjalan ini. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan kegiatan intensifikasi berupa pengawasan,pemeriksaan, penagihan, hingga penegakan hukum memberikan kontribusi hingga 31,2% terhadap penerimaan pajak hingga Mei 2026. “Terkait intensifikasi, penerimaan dari pengawasan, pemeriksaan, penagihan, hinggapenegakan hukum. Alhamdulillah, kontribusi penerimaan dari intensifikasi sekitar […]
-
Tiga Jenis Kode Objek Pajak untuk Pemotongan PPh WP UMKM, Apa Saja?
Pemotong/pemungut pajak yang bertransaksi dengan wajib pajak UMKM harus membuat bukti potong/pungut (bupot). Merujuk PER-11/PJ/2025, bupot yang perlu dibuat berupa Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar (Formulir BPPU). Bupot tersebut tetap harus dibuat meski pemotong/pemungut bertransaksi dengan wajib pajak UMKM yang menyerahkan surat pernyataan bahwa omzet dari kegiatan usahanya belum melebihi Rp500 juta. […]
-
PPh Final UMKM Dipersempit, Akumandiri Khawatir Kepatuhan Pajak Menurun
Kebijakan terbaru pemerintah yang mempersempit cakupan penerima fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM dinilai berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan pajak pelaku usaha mikro dan kecil. Ketua Umum Asosiasi Industri UMKM Indonesia (Akumandiri) Hermawati Setyorinny mengatakan, perubahan skema PPh Final UMKM menimbulkan kekhawatiran di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang. Menurutnya, pelaku usaha mikro saat ini tidak […]
WA only