NEWS
-

Harus Himpun Pajak Rp 500 Triliun Lagi
BOGOR. Pekerjaan rumah pemerintah di dua bulan terakhir tahun ini masih berat. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih harus mengumpulkan Rp 500 triliun di November dan Desember tahun ini. Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, pihaknya akan mengandalkan sejumlah kebijakan untuk mengejar target penerimaan pajak tersebut. Di antaranya kebijakan pajak digtal berupa […]
-

Pemerintah Bahas Usulan Insentif Pajak Pasar Modal
JAKARTA. Pemerintah membuka peluang mengkaji perubahan kebijakan perpajakan yang berkaitan dengan produk dan investor di pasar modal. Salah satu usulan yang mengemuka adalah mengenai insentif pajak penghasilan (PPh) final bagi emiten maupun investor pasal modal. Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Drajad Hari Wibowo mengatakan, usulan insentif perpajakan masih perlu dibahas bersama Kementerian Keuangan. “Tadi ada beberapa […]
-

Airlangga Beri Sinyal Batas Penghasilan Bebas Pajak Diubah Tahun Depan
Jakarta. Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan pemerintah akan mengubah batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pada 2027. Meski demikian, kebijakan yang membebaskan Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 ini dipastikan belum akan berlaku pada Januari karena besarannya masih dalam tahap pembahasan. “Terkait dengan PTKP itu akan diberlakukannya tahun depan dan ini […]
-

Pemerintah Siapkan Anggaran Rp 5 Triliun untuk Perpanjangan PPh 21 DTP 2027
Pemerintah mulai menghitung kebutuhan anggaran untuk rencana perpanjangan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) pada 2027. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menerima estimasi kebutuhan anggaran untuk kebijakan tersebut yang mencapai sekitar Rp 5 triliun. Namun, angka tersebut belum menjadi keputusan final terkait anggaran stimulus. Kemenkeu masih melakukan penghitungan lebih lanjut, termasuk memperhitungkan potensi […]
-

Tindak Pidana Pajak Tak Lagi Masuk Cakupan RUU Perampasan Aset
Pemerintah dan DPR sepakat mengurangi jenis tindak pidana yang menjadi landasan perampasan aset berdasarkan RUU Perampasan Aset. Sebelumnya, terdapat 13 jenis tindak pidana yang menjadi landasan perampasan aset, termasuk tindak pidana korupsi hingga tindak pidana perpajakan. Kini, pemerintah dan DPR sepakat membatasi cakupan RUU Perampasan Aset hanya pada tindak pidana korupsi dan 6 jenis tindak […]
WA only