Mindblown: a blog about philosophy.
-
Bukan Ditunda, Ini Penjelasan Airlangga Soal Pajak Hiburan 40%
JAKARTA. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa batas bawah tarif pajak hiburan 40% tidak ditunda dan tetap berlaku namun dengan beberapa ketentuan. Airlangga menekankan bahwa Undang-Undang (UU) No. 28/2009 sudah dicabut dan digantikan dengan UU No. 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Dengan demikian, pengusaha tetap harus menjalankan aturan […]
-
Cegah Salah Lapor atau Denda dengan Baca Panduan Pajak UMKM Ini
JAKARTA. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memegang peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kementerian Keuangan merespons kebutuhan sektor ini dengan merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 164 Tahun 2023 (PMK 164/2023). PMK ini bertujuan memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemudahan terkait Pajak Penghasilan (PPh) bagi UMKM. Bagi UMKM dengan penghasilan bruto tertentu, diberikan […]
-
Pemerintah Menawarkan Insentif Pajak Hiburan
Pengusaha menilai insentif yang ditawarkan tidak menarik, selama tarif pajak diturunkan Penerapan pajak hiburan masih menuai peno lakan pengusaha. Untuk me redam gejolak di lapangan, pemerintah berencana me ngucurkan setidaknya dua in sentif pajak kepada para pela ku usaha hiburan. Pemerintah akan memberi kan insentif fiskal berupa pengurangan tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) […]
-
Jasa Hiburan Bukan Kebutuhan Pokok, Kenaikan Tarif Pajak Dinilai Wajar
Kebijakan pemerintah dengan menaikkan tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa dianggap bisa dimaklumi. Ekonom Universitas Airlangga (Unair) Ni Made Sukartini mengungkapkan alasannya. Menurut Sukartini, pembayaran pajak selalu berdampak pada kebocoran ekonomi. Untuk itu, individu, rumah tangga, dan perusahaan kerap memandang pajak sebagai […]
-
Daftar Daerah yang Sudah Terapkan Pajak Hiburan 40-75 Persen
Pemerintah resmi melakukan penyesuaian terhadap batas tarif pajak hiburan tertentu. Melalui Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), batas tarif pajak hiburan tertentu ditetapkan sebesar 40-75 persen. Namun sebelum ketentuan tersebut berlaku sejumlah daerah sebenarnya telah menetapkan pajak hiburan dengan tarif 40-75 persen. Penetapan ini dilakukan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 […]
Got any book recommendations?
WA only