NEWS
-
Khawatir Ikut Sensus Ekonomi karena Pajak? Ini Penegasan dari BPS
JAKARTA. Badan Pusat Statistik (BPS) kembali meminta masyarakat untuk tidak mengkhawatirkan penggunaan data Sensus Ekonomi 2026. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan seluruh data individu yang diterima BPS pada Sensus Ekonomi 2026 digunakan untuk kepentingan statistik dan bukan untuk kepentingan perpajakan. “Kami mengimbau masyarakat untuk menerima petugas sensus, mengisi data dengan benar, dan tidak perlu […]
-
BPS tegaskan sensus ekonomi dilakukan bukan untuk kepentingan pajak
Jakarta. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan bahwa sensus ekonomi dilakukan bukan untuk kepentingan perpajakan melainkan untuk kebutuhan statistik. Penegasan tersebut disampaikan menyusul adanya anggapan di masyarakat yang menyebut sensus ekonomi dilakukan untuk mendata calon wajib pajak. “Jadi sensus ini adalah untuk kepentingan statistik, bukan dalam rangka untuk kepentingan perpajakan. Itu […]
-
Ramai Keluhan NJOP Terlalu Tinggi, Pemkot Bakal Ubah Sistem Hitungnya
SEMARANG. Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang, Jawa Tengah, mulai membenahi sistem penghitungan nilai jual objek pajak (NJOP) untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang Joko Widodo mengatakan perubahan sistem tersebut untuk merespons banyaknya keluhan masyarakat mengenai NJOP tanah yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga jual sebenarnya. “Banyak […]
-
Uji Coba Program Cooperative Compliance Dimulai, DJP Sasar Tiga BUMN
JAKARTA. Ditjen Pajak (DJP) memulai uji coba program cooperative compliance melalui penerapan tax control framework (TCF) dan integrasi data perpajakan. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Selasa (14/7/2026). Pada tahap awal, program cooperative compliance menyasar terhadap 3 BUMN, yakni Pertamina, PLN, dan Pelindo. Dengan cooperative compliance, otoritas pajak dan wajib […]
-
Bom Waktu di Balik Penurunan Pencairan Restitusi Pajak
JAKARTA. Di tengah upaya mengejar target penerimaan negara, pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi pajak) menjadi sorotan. Sebab, praktisi pajak menilai adanya indikasi pemerintah menahan laju pencairan restitusi yang sejatinya merupakan hak wajib pajak sepanjang memenuhi ketentuan. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, realisasi restitusi pajak hingga akhir Juni 2026 sebesar Rp 171,2 triliun. […]
WA only