NEWS
-
Kaum Tajir Kian Susah Pendam Duit dari Pajak
Ditjen Pajak rilis aturan yang memungkinkan pemerintah dapat informasi kekayaan wajib pajak Ruang gerak wajib pajak super kaya akan semakin sempit. Pasalnya, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan kini memperluas cakupan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Jika sebelumnya permintaan data lebih identik dengan lembaga keuangan seperti perbankan, kini kewenangan tersebut juga mencakup penyedia jasa […]
-
Coretax Bukan Penentu SP2DK, Data Tetap Dianalisis Petugas Pajak
Seiring dengan coretax system yang makin canggih, Ditjen Pajak (DJP) kini lebih mudah untuk mencocokkan ataupun membandingkan data perpajakan dari berbagai sumber, serta menemukan ketidaksesuaian secara otomatis. Meski demikian, hal tersebut tidak serta merta membuat pengiriman Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) bakal meningkat. Sebab, setiap data tetap perlu dianalisis terlebih dahulu oleh petugas pajak. […]
-
Sederet Jurus Kejar Pajak: Ada Web Scraping hingga Gandeng Aparat
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memperkuat pengawasan kepatuhan wajib pajak. Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor SE-8/PJ/2026 tentang Pedoman Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak. Melalui aturan tersebut, DJP menerapkan dua pendekatan dalam pengumpulan data ekonomi guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak, yakni melalui metode lapangan dan non-lapangan. Pengumpulan data lapangan dengan mendatangi tempat tinggal, […]
-
Usai Disorot BPK, DJP Jelaskan Penyebab Piutang Pajak Terus Meningkat
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjelaskan penyebab meningkatnya piutang perpajakan berkualitas non lancar hingga macet setelah menjadi sorotan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2025. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan, peningkatan piutang perpajakan berkualitas non lancar hingga […]
-
Anggaran Tak Cukup, Insentif Pajak DTP Rp6,51 T Belum Dibayar di 2025
Pemerintah mencatat adanya insentif pajak ditanggung pemerintah (DTP) yang sudah terverifikasi tetapi belum dibayarkan. Merujuk pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2025 yang sudah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), insentif pajak ditanggung pemerintah (DTP) dimaksud belum dibayarkan mencapai Rp6,51 triliun akibat belum tersedianya anggaran. “Perincian insentif pajak DTP tahun 2025 yang telah terverifikasi namun belum […]
WA only