Pemerintah memberi sejumlah fasilitas perpajakan untuk pelaku usaha di wilayah Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII). Berdasarkan dokumen draft Undang-undang (UU) PFII, fasilitas pajak bahkan berlaku hingga 50 tahun. Pada Pasal 48 Ayat (1) disebutkan fasilitas perpajakan itu mencakup pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai (PPN) dan/atau pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), dan kepabeanan. Kemudian pada […]

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan menggencarkan upaya sosialisasi sekaligus penagihan pajak secara door to door kepada wajib pajak. Kepala Bapenda Kota Lubuk Linggau Hasan Basri menilai metode tersebut cukup efektif dalam memberikan edukasi serta menagih tunggakan pajak. Dengan metode door to door, dia meyakini wajib pajak akan lebih terdorong untuk memenuhi kewajiban pajaknya. “Door to door ini efektif, jadi kami optimis […]

Resume putusan peninjauan kembali (PK) ini merangkum pajak mengenai penyerahan jasa keagenan yang dilakukan di luar wilayah Indonesia. Otoritas pajak menilai bahwa jasa keagenan bukan merupakan jenis jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPN. Dengan begitu, kegiatan penyerahan jasa keagenan yang dilakukan wajib pajak tetap harus dikenai PPN. Sebaliknya, wajib pajak berpendapat bahwa pihaknya memang melakukan […]

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) meluruskan anggapan yang berkembang di masyarakat mengenai keterlibatan Bhabinkamtibmas dalam kerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).  Polri menegaskan bahwa personel Bhabinkamtibmas sama sekali tidak memiliki kewenangan menjalankan fungsi perpajakan, termasuk memungut, memeriksa, maupun menagih pajak. Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir menjelaskan, sinergi […]