NEWS
-

Jumlah Wajib Pajak Baru Bertambah 2,7 Juta, Tapi Setoran Dinilai Masih Minim
JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat pertambahan wajib pajak (WP) baru yang signifikan sepanjang 2026. Hingga 9 Juni 2026, sebanyak 2.756.803 wajib pajak baru telah terdaftar. Dari jumlah tersebut, penerimaan negara yang berhasil dikumpulkan dari WP yang telah melakukan pembayaran mencapai Rp 726,87 miliar. Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (Cita) Fajry […]
-

DJP: Pungutan pajak UMKM CV dan PT bukan berdasarkan omzet
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan mekanisme pungutan pajak bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dikeluarkan dari fasilitas pajak penghasilan (PPh) final 0,5 persen, seperti badan usaha CV dan PT, bukan menggunakan nilai omzet. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin, menjelaskan pajak dihitung berdasarkan laba bersih (penghasilan neto) setelah […]
-

DJP Terbitkan PP Nomor 20 Tahun 2026, Pajak UMKM Tetap 0,5 Persen
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 Regulasi tersebut disebut sebagai penyempurnaan kebijakan perpajakan yang lebih tepat sasaran, sederhana, dan berkelanjutan bagi pelaku usaha. Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, mengatakan kebijakan baru tersebut dirancang agar […]
-

Tagih Utang Pajak Rp28,7 Miliar, Kanwil DJP Sita Kendaraan hingga Emas
Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Sumatera Utara II melakukan penyitaan secara serentak atas aset milik 17 wajib pajak. Kanwil DJP Sumatera Utara II menjelaskan penyitaan dilakukan pada 25 Mei hingga 29 Mei 2026 dalam rangka menagih utang pajak senilai Rp28,7 miliar. “Tindakan penyitaan ini merupakan bagian dari penegakan hukum sesuai dengan ketentuan dalam UU PPSP yang […]
-

Purbaya Tegaskan PPh Final UMKM 0,5 Persen Bukan untuk Tekan UMKM
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pembaruan skema Pajak Penghasilan (PPh) final usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tidak ditujukan untuk memberatkan pelaku usaha. Skema tersebut diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026. Purbaya mengatakan, masih banyak pelaku usaha salah memahami kebijakan tersebut. Pemerintah memastikan perubahan aturan tidak ditujukan untuk menyulitkan UMKM. Menurut […]
WA only