NEWS
-
Pemkot Surati Pelaku Usaha, Tegur Soal Tapping Box yang Belum Dipasang
Pemkot Sukabumi melayangkan surat teguran kepada beberapa wajib pajak yang belum memberikan kepastian terkait pemasangan tapping box. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi Sandra Utama Teguh mengatakan BPKPD bersama Satpol PP memberikan teguran agar pelaku usaha dapat segera mempersiapkan diri untuk mendukung pemasangan tapping box dimaksud. “Kami mendorong wajib pajak untuk […]
-
Pemerintah Perlu Tinjau Ulang Insentif Pajak Agar Manfaat
Pemerintah perlu mengevaluasi efektivitas insentif pajak yang telah diberikan selama ini. Hal ini seiring meningkatnya belanja perpajakan di tengah penerimaan pajak yang penuh tantangan. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, memperkirakan nilai insentif perpajakan pemerintah pada 2026 bakal mencapai Rp 576,4 triliun, atau setara dengan 2,24% terhadap produk domestik bruto […]
-
Ditjen Pajak: Pengurangan Sanksi Bukan Tax Amnesty
Fasilitas pengurangan atau penghapusan snaksi administrasi perpajakan yang diberikan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak melalui Program Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi (PSA), bukan pengampunan pajak atau Tax Amnesty. Ditjen Pajak, dalam Buku Panduan PSA, menegaskan bahwa memang ada kaitan terbatas dengan Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Dalam batang tubuhnya, KEP-239/PJ/2026, yang menjadi payung hukum fasilitas tersebut, mencakup […]
-
Ketika AI Menggerus Basis Pajak Tenaga Kerja
MELUASNYA penggunaan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), large language model (LLM), dan robotika canggih dalam rantai produksi global telah menggeser wacana automasi dari ranah efisiensi manajerial menuju krisis demokrasi fiskal. Di negara modern, penerimaan fiskal sangat bergantung pada perpajakan atas faktor produksi tenaga kerja manusia. Oleh karena itu, substitusi tenaga kerja oleh algoritma cerdas berpotensi […]
-
Ketergantungan Fiskal Daerah Capai 70%, Bappenas Dorong Penguatan Pajak Daerah
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyoroti masih tingginya tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Bappenas pun mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk memaksimalkan potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) guna memperkuat kemandirian fiskal secara berkelanjutan. Direktur Pemerintahan, Keuangan Daerah, dan Transfer ke Daerah Kementerian PPN/Bappenas, Anang Budi […]
WA only