Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan piutang pajak daerah dan dana bergulir pada 22 pemda senilai Rp6,07 miliar yang berisiko tidak tertagih. BPK menjelaskan kondisi itu membuat pemda berpotensi tidak menerima kembali uang yang seharusnya masuk ke kas daerah, atau pemda tidak dapat memanfaatkan kembali uang tersebut. “Piutang atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih sebanyak […]

Daerah dengan aktivitas ekonomi besar belum tentu mampu mengumpulkan pajak daerah dalam proporsi yang tinggi. Laporan Analisis Capaian Indikator Local Tax Ratio Daerah yang disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas bersama SKALA mengungkapkan struktur ekonomi dan kemampuan pemerintah daerah mengoptimalkan basis pajak menjadi faktor yang memengaruhi capaian local tax ratio (LTR). Berdasarkan analisis periode 2014–2025, hubungan antara […]

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai sistem informasi Ditjen Pajak (DJP) belum dilengkapi dengan pengendalian yang memadai dalam pelaksanaan pemberian insentif PPN ditanggung pemerintah (DTP). Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terhadap Laporan Keuangan Kementerian Keuangan 2025 menyebut insentif PPN DTP atas penyerahan rumah tapak dan kendaraan listrik senilai Rp25,65 miliar terindikasi diberikan kepada wajib pajak yang […]

Kantor Wilayah Ditjen Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Barat mendorong wajib pajak memanfaatkan program pengurangan atau penghapusan sanksi administratif pajak (PSA) hingga 100%. Kepala Kanwil DJP Jakarta Barat Farid Bachtiar mengatakan seluruh petugas akanmemberikan asistensi sekaligus pelayanan kepada wajib pajak yang hendak memanfaatkan program keringanan sanksi pajak tersebut. “Kami bersama seluruh kepala kantor pelayanan pajak di […]